NgajiShubuh.or.id — Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan RI menerima tawaran Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth dengan menjadikan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia.
Pemerintah ingin mengoptimalkan infrastruktur nasional melalui pengembangan Sustainable Aerospace Park (SAP) di Kertajati. Pengembangan kawasan itu diharapkan dapat memperkuat industri kedirgantaraan nasional, meningkatkan kapasitas perawatan pesawat di dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan industri pertahanan.
Menyoroti hal tersebut, alasan pemerintah Indonesia sangat polos, mereka berharap wacana Bandara Kertajati jadi MRO bisa meningkatkan kekuatan industri kedirgantaraan. Namun, faktanya jauh panggang dari api. Kerjasama dengan Amerika Serikat sejatinya adalah neokolonialisme alias penjajahan. Justru cengkraman AS makin kuat di negeri ini, hingga ia bisa menguasai salah satu bandara strategis di negeri ini dengan dalih dijadikan bengkel pesawat Hercules milik AS.
Meskipun difokuskan pada aspek teknis perawatan pesawat, publik mengkhawatirkan fasilitas MRO ini bisa menjadi instrumen strategis atau pangkalan militer terselubung bagi AS. Beberapa poin yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut meliputi sebagai berikut.
Pertama, fasilitas MRO untuk pesawat militer memerlukan anggaran besar, sistem logistik, dan fasilitas komunikasi keamanan tinggi yang juga dapat mendukung operasi militer (dual-use facility). Ini sangat berbahaya, bisa jadi negeri ini benar-benar sudah masuk radar dan kendali penuh AS.
Kedua, masuknya tenaga kerja asing. Operasional pusat MRO ini diprediksi akan meningkatkan jumlah teknisi, konsultan pertahanan, dan personel logistik asing di wilayah Indonesia. Hal ini sudah terjadi sebelumnya, serbuan TKA asing dengan alasan mereka mencari yang kompeten berdasarkan standar perusahaannya.
Ketiga, penyerahan pusat geostrategis Indonesia kepada AS. Lokasi Indonesia yang dekat dengan Laut Cina Selatan menjadikannya titik penting dalam persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok. Selain itu, Indonesia memang berada di daerah yang sangat strategis yakni di antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra (Hindia-Pasifik).
Tiga kekhawatiran ini seharusnya bisa disikapi dengan bijak oleh pemerintah saat ini. Posisi AS sebagai negara penjajah yang sangat jahat dan culas, seharusnya membuat pemerintah Indonesia sadar. Hanya saja, ketundukan Indonesia terhadap keinginan AS menunjukkan betapa hegemoni AS sangat kuat mencengkram negeri ini. Indonesia tidak bisa berdikari, segala gerak-geriknya dalam kontrol penuh AS. Inilah yang menjadi pertanda bahwa Indonesia masih dijajah.[] Ika Mawarningtyas
