NgajiShubuh.or.id — Video warga membangun jalan secara swadaya di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kabupaten Lampung Timur, viral di media sosial. Dalam video yang dikutip Kompas (4-7-2026), warga menyampaikan kekecewaannya karena jalan di dusun mereka telah lama rusak, tetapi belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Warga pun terang-terangan mengaku tidak rela lagi membayar pajak ke pemerintah, dan mengalihkan uang pajak itu untuk urunan membangun jalan. Warga gotong royong memperbaiki jalan yang rusak tentunya karena sangat lelah dan capek, harus melewati jalan rusak dan makin rusak dalam waktu yang cukup lama.
Seharusnya pemerintah gerak cepat dalam menangani jalanan yang rusak karena ini berpotensi menyebabkan kecelakaan pengendara dan menghambat laju transportasi masyarakat. Namun, hal itu tak kunjung membuat negara hadir menyelesaikan permasalahan jalan rusak di Lampung Timur. Sekalipun mereka menyampaikan tidak mau bayar pajak karena uangnya buat iuran buat jalan, tentu pemerintah tidak mau serta merta mengikutinya. Mereka akan tetap dibebankan pajak aneka rupa dan akan didenda jika tidak bayar pajak.
Tidak hanya di Lampung Timur, hamparan jalan yang kini membelah kawasan perbukitan dan hutan lebat di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, itu tampak sederhana. Namun, siapa sangka, jalan sepanjang sekitar 2,5 kilometer lengkap dengan dua bangunan jembatan tersebut lahir bukan dari kucuran anggaran pemerintah, melainkan dari ketulusan hati seorang perempuan lansia bernama Hj. Siti Sri Mulyati. Seluruh biaya pembangunannya murni dibiayai menggunakan harta tabungan pribadi wanita berusia 72 tahun tersebut yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun.
Pertanyaannya, di mana peran pemerintah dalam mengurusi urusan rakyatnya? Mengapa pemerintah tampak begitu abai dan tidak peduli denga apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat hari ini. Banyak sekali jalan umum rusak dan membahayakan pengendara, tapi pemerintah tidak gerak cepat untuk memperbaikinya. Ironinya, pemerintah malah memprioritaskan membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) daripada memperbaiki jalan rusak. Padahal, lebih mendesak dan urgen perbaikan jalan karena menyangkut hajat hidup publik. Hingga ada rakyat yang mengerahkan seluruh tabungannya demi membangun jalan yang memudahkan warga sekitar, seharusnya ini tugas negara.
Mengapa pemerintah begitu abai dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya? Sesungguhnya ketidakpedulian ini tidak semata-mata terjadi begitu saja, tapi ketidakpedulian ini tersistem secara terstruktur dalam sistem kapitalisme sekuler. Sistem membuat penguasa ataupun jajarannya tidak memprioritaskan kepentingan umum melainkan kepentingan kelompok atau dirinya sendiri. Sehingga urusan publik dikalahkan demi kepentingan kelompok. Program KDMP lebih diprioritaskan karena termasuk program populis pemerintah hari ini. Walaupun kondisi ekonomi terseok-seok, program yang menghabiskan dana fantastis itu tetap dilanjutkan. Sudah saatnya umat melek dengan sistem hukum Islam dan mengambil Islam sebagai satu-satunya pengatur kehidupan di berbagai aspek kehidupan.[] Ika Mawarningtyas
