NgajiShubuh.or.id — Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 menunjukkan 1.033.182 orang yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3, masih menganggur. Mahasiswa di Jawa Barat mengaku khawatir dengan data tersebut serta menagih program penciptaan 19 juta pekerjaan yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 mencatat jumlah penduduk usia kerja jumlah penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Dari jumlah itu, 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3.
Satu juta sarjana menganggur alias tidak memiliki pekerjaan bagaikan sudah jatuh ditimpa “negara” pula. Bayangkan, setelah mereka dicekik dengan tuntutan biaya kuliah yang begitu besar tapi mereka tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak. Harapan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai jurusan yang mereka ambil tidak dapat diwujudkan karena sistem saat ini mengondisikan sulit mendapatkan pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan didukung dengan sistem ekonomi kapitalisme yang hari ini diterapkan di negeri ini. Lapangan pekerjaan dikuasai oleh pemilik modal, mereka menerapkan aturan sesuka hatinya, yakni dengan beban kerja yang besar dan gaji kecil. Begitu pun, negara abai terhadap perkara ini. Rakyatnya dibiarkan bertarung sendirian mencari penghidupan dan pekerjaan yang layak. Alhasil, mereka kerja seadanya; yang penting bisa bertahan hidup.
Menyorot permasalahan di atas ada beberapa titik kritis. Pertama, biaya pendidikan tinggi yang mahal tidak sebanding dengan nasib mahasiswa setelah lulus. Pendidikan tinggi ada bukan untuk mencetak insan yang berdaya juang membangun bangsa tapi dijadikan sapi perah yang diperas uangnya untuk membiayai pendidikan tinggi yang cukup mahal. Parahnya, setelah mereka lulus, negara tidak memikirkan pemberdayaan mereka agar dapat mengamalkan ilmunya dan mendapatkan penghidupan yang layak. Kapitalisasi pendidikan tinggi membuat pengelolaan perguruan tinggi berorientasi mencari keuntungan, sudahlah banyak yang tidak bisa kuliah, yang bisa kuliah pun harus mengalami rumitnya mencari lapangan pekerjaan.
Kedua, nasib lulusan sarjana ditentukan oleh pasar yang kendalinya dipegang oleh sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini sangat jahat karena yang dipikirkan bukan kesejahteraan bersama tapi keuntungan para kapitalis. Sehingga yang dipikirkan mereka adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya tapi bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika akan masuk dunia kerja, mereka harus memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan pasar mengikuti ritme para pemilik modal. Ketiga, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) marak karena sistem kapitalisme memandulkan peran negara dalam mengurusi rakyatnya. Para kapitalis tidak hanya mengendalikan lapangan pekerjaan, tapi mereka juga dengan mudahnya melakukan PHK.
Sudah jatuh tertimpa “negara” pula. Peribahasa ini patut menggambarkan musibah sistemis yang dihadapi rakyat hari ini. Musibah tersebut disebabkan oleh kerusakan sistem akibat kapitalisme sekuler yang menjadi nafas penerapan kebijakan negara ini. Dalam Islam, negara seharusnya memberdayakan rakyatnya agar potensinya tersalurkan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Bagaimana itu bisa terjadi jika kekuasaan di negeri ini lebih memihak para kapitalis/korporasi daripada rakyatnya sendiri. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, seharusnya bisa memberdayakan masyarakat untuk mengelolanya. Namun sayangnya, sumber daya alam yang melimpah dikuasai kapitalis asing, bahkan tenaga kerja juga datang dari asing.
Sungguh ironis, ketika rakyatnya banyak yang menganggur tapi negara memberikan jalan tenaga kerja asing untuk bebas bekerja di negeri ini. Inilah ketidakadilan kapitalisme sekuler. Sudah saatnya kaum Muslim melek dan sadar, untuk mengakhiri ketidakadilan ini pengelolaan negara harus didasarkan risalah Islam. Islam yang diturunkan untuk mengatur segala aspek kehidupan dan terbukti bisa menciptakan kesejahteraan ketika Rasulullah saw. mewujudkan penerapan Islam dalam bingkai negara di Madinah. Daulah Madinah ini terus berkembang hingga diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah selanjutnya. Pada saat itu, negara benar-benar berfungsi menjamin sandang, pangan, dan papan rakyatnya. Selain itu, menjamin kesehatan, pendidikan, dan keamanan menjadi hal yang gratis dan dapat dinikmati seluruh rakyatnya.[] Ika Mawarningtyas
