Pergantian kepemimpinan di kementerian keuangan mencerminkan ketegangan antara pendekatan ekspansif dan stabilitas makroekonomi. Pencopotan mendadak menteri keuangan yang menjabat sekitar satu tahun menandai kembalinya arah kebijakan pada penjagaan stabilitas fiskal dan efisiensi anggaran. Langkah ini dipicu oleh dinamika internal berupa rencana perombakan pejabat di lingkungan perpajakan dan bea cukai yang menimbulkan gesekan. Selain itu, terdapat faktor eksternal seperti kepanikan pasar akibat gaya komunikasi yang dianggap disruptif, perdebatan mengenai dividen badan usaha milik negara, hingga persoalan restitusi pajak perusahaan asing.
Siapa pun yang memegang tampuk kepemimpinan kementerian keuangan akan berhadapan dengan jalan buntu struktural yang sama pada anggaran negara. Keterbatasan ruang fiskal di tengah tuntutan program prioritas memicu ketergantungan pada mekanisme utang. Beban bunga utang yang sangat besar terus menggerogoti ketahanan anggaran, sehingga sebagian besar penerimaan negara habis untuk membayar kewajiban finansial ketimbang mendanai kebutuhan rakyat. Kebijakan pengelolaan anggaran yang bertumpu pada utang berbasis bunga dinilai menciptakan jebakan sistemik yang mengorbankan kedaulatan ekonomi demi likuiditas jangka pendek.
Di sektor agraria, persoalan hukum dan tata kelola pertanahan mengungkap kuatnya cengkeraman mafia tanah dan praktik korporatokrasi. Penindakan hukum terhadap kasus suap perpanjangan hak guna bangunan menunjukkan adanya skema korupsi terorganisasi antara pihak swasta dan oknum pejabat pertanahan. Aliran dana suap bergerak melalui jaringan perantara dan penampung berjenjang untuk menyembunyikan keterlibatan pimpinan tertinggi dari transaksi kotor di lapangan. Ketimpangan penguasaan lahan di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh korporasi besar memperlihatkan bahwa instrumen negara kerap tersandera oleh kepentingan pemilik modal, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat.
Kerusakan yang terjadi di sektor keuangan maupun agraria bermuara pada penerapan sistem ekonomi kapitalistik yang mengutamakan keuntungan materi di atas keadilan sosial. Perubahan person atau rotasi pejabat tidak akan menyelesaikan akar masalah selama tata kelola negara masih bersandar pada sistem yang rapuh. Solusi mendasar membutuhkan transformasi total menuju penerapan nilai dan aturan Islam secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial guna mewujudkan keberkahan serta keadilan yang sejati.[]
Simak kajiannya secara mendalam di NSTV:
