Dunia politik nasional diguncang oleh dugaan operasi penyadapan ilegal yang menyasar pejabat tinggi negara hingga mengarah pada indikasi tindakan makar. Bareskrim Polri menetapkan beberapa perwira tinggi sebagai tersangka, antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Brigjen Ari Risotna Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso, serta sosok Irjen Seto Uliandi yang diduga memberi izin penghapusan data log transaksi sadap. Penyadapan dilakukan terhadap lebih dari 6.000 nama tokoh strategis, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, menteri kabinet, ketua umum partai politik, pengusaha nasional, hingga pimpinan ormas dan aktivis. Uniknya, daftar sasaran tersebut tidak menyasar keluarga atau kroni mantan Presiden Jokowi.
Kegiatan ilegal ini telah berlangsung sejak 2025 dengan menerobos prosedur Peraturan Kapolri (Perkap) No. 5 Tahun 2010 tanpa surat perintah penyidikan. Perangkat sadap milik negara sempat dipindahkan secara ilegal ke rumah pribadi. Teknologi yang digunakan tidak hanya sistem resmi LIMS, melainkan diduga memanfaatkan spyware canggih Pegasus dari Israel yang dibeli melalui pihak ketiga di Singapura.
Penyidikan mengarah pada pengusaha nikel berinisial AK (Arif Kurniawan) sebagai penyedia logistik dan dana. Terdapat tiga dugaan motif utama di balik operasi ini: mengamankan kepentingan kelompok “Geng Solo”, melindungi oligarki tambang, serta potensi kebocoran data intelijen ke pihak asing.
Menanggapi potensi ancaman makar dan teror, TNI menerjunkan 20.980 prajurit di bawah komando Panglima TNI untuk memperketat pengamanan Presiden dan wilayah Jakarta.
***
Sementara itu dari kancah internasional, peta politik Amerika Serikat mengalami pergeseran kekuasaan secara mendasar pasca Pemilu Sela (midterm election) November 2026. Partai Demokrat berhasil merebut kendali dua kamar di Kongres dari Partai Republik. Demokrat menguasai majelis rendah (DPR/House of Representatives) dengan 253 kursi (dari batas minimal 218) dan Senat dengan 54 kursi (dari batas minimal 51).
Kekalahan telak Partai Republik yang dipimpin Donald Trump dipicu oleh tiga beban politik: (1) lonjakan biaya hidup kebutuhan pokok, (2) dampak ekonomi-energi akibat keterlibatan dalam konflik perang Iran, serta (3) melesatnya tuntutan akuntabilitas publik.
Hasil pemilu sela ini melumpuhkan kebebasan eksekutif Donald Trump di sisa dua tahun masa jabatannya, menciptakan posisi bebek lumpuh (lame duck), membendung agenda legislasi, serta membuka kembali peluang ancaman pemakzulan (impeachment).
***
Tinjauan Syariat
Analisis ini menggarisbawahi bahwa tindakan memata-matai atau menyadap (tajasus) sesama warga maupun pejabat dalam negeri diharamkan dalam Islam, dan hanya diwajibkan bagi negara untuk memata-matai musuh luar (kafir harbi) demi keamanan.
Selain itu, fenomena politik di AS menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi sekuler hanyalah sirkulasi elit biasa yang tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam secara utuh (kaffah) ditawarkan sebagai solusi fundamental untuk mewujudkan tata kelola negara yang adil dan transparan.[]
Simak kajian lengkapnya secara mendalam di NSTV:
