Kekhilafahan Utsmani (Ottoman) yang telah berdiri selama ratusan tahun mengalami fase akhir yang kelam pada rentang tahun 1918 hingga 1922. Kekalahan dalam Perang Dunia I menjadi pemicu utama beruntunnya peristiwa yang meruntuhkan kekuasaan politik kesultanan hingga akhirnya mengubah bentuk negeri Turki menjadi sebuah negara republik sekuler.
Pada 30 Oktober 1918, pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul terpaksa menandatangani Perjanjian Mudros, sebuah kesepakatan gencatan senjata yang dipaksakan oleh pihak Sekutu (Inggris dan Perancis) sebagai bentuk penyerahan kekalahan total Utsmaniyah dalam Perang Dunia I.
Di tengah situasi serba sulit ini, Sultan Mehmed VI (Muhammad Wahiduddin) naik takhta menggantikan kakaknya, Sultan Mehmed V yang wafat pada Juli 1918. Sultan Mehmed VI menggambarkan posisinya bukan lagi duduk di atas takhta, melainkan “duduk di atas abu api” karena kekuasaan politiknya telah dilucuti oleh Sekutu.
Hanya dalam kurun dua pekan setelah Perjanjian Mudros, pasukan Perancis menduduki Istanbul pada 12 November 1918, disusul pasukan Inggris pada 13 November 1918. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah kemudian dibagi-bagi di bawah pendudukan militer Sekutu (Inggris, Perancis, Italia, dan Yunani). Jumlah tentara Utsmaniyah dilucuti secara drastis dari 625.000 prajurit menjadi hanya 50.000 prajurit, serta seluruh persenjataan berat disita. Sultan sendiri diposisikan sebagai tahanan kota di istananya.
Berdirinya Gerakan Nasionalis dan Dualisme Kepemimpinan (1919–1920)
Melihat ibu kota dilumpuhkan Sekutu, Mustafa Kemal Pasha (ajudan Sultan) meminta izin meninggalkan Istanbul menuju Samsun pada 19 Mei 1919 dengan alasan mengonsolidasi pasukan Utsmaniyah yang tercerai-berai. Meskipun Jenderal Kasim Karabekir sempat memperingatkan Sultan bahwa Mustafa Kemal memiliki agenda politik tersendiri untuk membentuk sistem pemerintahan modern berbasis Barat, Sultan Mehmed VI memilih pasrah demi keselamatan rakyatnya.
Ketika Sekutu secara paksa membubarkan parlemen Utsmaniyah (Majelis Daulah Utsmaniyah) di Istanbul pada 11 April 1920, Mustafa Kemal bergerak cepat mendirikan Majelis Raya Nasional Turki di Angora (Ankara) pada 23 April 1920. Sejak saat itu, muncullah dualisme kepemimpinan: pemerintahan tradisional Sultan di Istanbul dan pemerintahan perlawanan nasionalis di Ankara.
Kondisi semakin meruncing ketika Sultan Mehmed VI dipaksa menandatangani Perjanjian Sèvres pada 10 Agustus 1920, yang menyerahkan sebagian besar wilayah Anatolia dan Rumelia kepada Sekutu serta Yunani. Langkah Sultan ini dimanfaatkan kubu Ankara untuk mempropagandakan bahwa Sultan telah mengkhianati perjuangan rakyat Turki.
Mustafa Kemal kemudian memimpin perlawanan bersenjata dalam Perang Kemerdekaan Turki melawan pasukan pendudukan Yunani dan Sekutu. Perlawanan tersebut membuahkan hasil hingga Sekutu bersedia menandatangani gencatan senjata dalam Perjanjian Mudanya pada 11 Oktober 1922.
Pemisahan Agama dan Politik serta Penghapusan Kesultanan (1922)
Setelah meraih kemenangan militer, Sekutu mengundang pihak Istanbul dan Ankara untuk menghadiri konferensi perdamaian di Lausanne. Usulan Perdana Menteri Istanbul untuk membentuk delegasi bersama ditolak mentah-mentah oleh Mustafa Kemal, yang merasa hanya pihak Ankara yang berhak mengatasnamakan bangsa Turki.
Untuk melenyapkan legitimasi Istanbul, Mustafa Kemal mengajukan draf undang-undang untuk memisahkan otoritas politik (kesultanan) dengan otoritas keagamaan (kekhilafahan) pada 30 Oktober 1922. Sehari setelahnya, pada 1 November 1922, Majelis Raya Nasional Turki mengeluarkan dekrit menghapuskan institusi kesultanan.
Kabinet pemerintahan di Istanbul dibubarkan pada 4 November 1922. Pada 17 November 1922, Sultan Mehmed VI akhirnya meninggalkan Istanbul menuju tempat pengasingan di Malta menggunakan kapal perang Inggris HMS Malaya.
Berdirinya Republik Turki (1923–1924)
Pada 18 November 1922, Majelis Raya Nasional mengangkat Abdul Majid II (Abdul Majid Ats-Tsani) sebagai Khalifah baru. Namun, ia hanya memegang gelar keagamaan tanpa memiliki otoritas politik sedikit pun.
Setelah berhasil mendesak Sekutu keluar dari Istanbul dan meratifikasi Perjanjian Lausanne, Mustafa Kemal secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dan diangkat sebagai presiden pertama.
Puncaknya terjadi pada 3 Maret 1924, di mana institusi kekhilafahan dihapuskan secara total. Seluruh 150 anggota keluarga Bani Utsmaniyah diusir dari negeri dan dicabut kewarganegaraannya (persona non grata) pada 23 April 1924.
Nasib Akhir Para Pemimpin Utsmani
- Sultan Mehmed VI wafat dalam keadaan miskin di Sanremo, Italia, pada 26 Mei 1926 dan dimakamkan di Damaskus, Suriah.
- Khalifah Abdul Majid II wafat di Paris pada 23 Agustus 1944. Jenazahnya sempat tertahan selama 10 tahun karena masalah tunggakan utang sebelum akhirnya dimakamkan di Pemakaman Jannatul Baqi, Madinah.
Diplomat Inggris Lord Curzon menyimpulkan runtuhnya kekuasaan ini dengan menyatakan kepada parlemen Inggris bahwa Turki tidak akan pernah bangkit kembali menjadi ancaman karena kekuatan keagamaan dan spiritualnya (Islam dan Khilafah) telah berhasil dilumpuhkan.[]
Simak kajian lengkapnya secara mendalam di NSTV:
