Konsep Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam

Secara mendasar, mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam terbagi menjadi dua jalur utama: distribusi secara ekonomis (melalui mekanisme pasar syariah) dan distribusi secara non-ekonomis (melalui pengelolaan negara serta sarana zakat, infak, sedekah, dan wakaf).

Agar pasar berjalan adil tanpa memicu ketimpangan atau penjomplangan ekonomi, sistem ekonomi Islam menetapkan delapan lapis aturan penataan sebelum dan selama aktivitas pasar berlangsung:

1. Lapis 1 (Pemisahan Kepemilikan): Harta dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Hanya harta kepemilikan individu yang diizinkan masuk ke dalam mekanisme pasar.
2. Lapis 2 (Mengeliminasi Jantung Kapitalisme): Perbankan konvensional dan pasar modal dihilangkan karena menjadi penyebab utama pemusatan modal pada korporasi besar. Perannya digantikan oleh Baitul Mal sebagai pusat sirkulasi keuangan.
3. Lapis 3 (Penataan Perseroan Syari): Perseroan Terbatas (PT) yang hanya memprioritaskan pemilik modal digantikan oleh Syirkah Islam (seperti mudarabah, inan, abdan, wujuh, dan mufawadah) yang menghargai kontribusi keahlian, tenaga, dan pikiran pengelola.
4. Lapis 4 (Penataan Industri): Pihak swasta atau individu dilarang menguasai maupun memiliki industri tambang berskala besar.
5. Lapis 5 (Pengaturan Lahan Pertanian): Feodalisme pertanian dihapuskan dengan melarang penyewaan lahan pertanian (muzara’ah dan mukhabarah), serta mengarahkannya pada akad musaqah.
6. Lapis 6 (Ketenagakerjaan dan Upah): Upah pekerja didasarkan pada manfaat atau jasa yang diberikan (al-ijaratu hiya ‘aqdun ‘alal manfa’ati bi’iwadin), bukan dipatok berdasarkan UMR atau tingkat penjualan perusahaan.
7. Lapis 7 (Permodalan Bebas Riba dan Judi): Pengembangan modal dilarang menggunakan skema utang berbunga (riba) maupun jual beli saham pasar modal yang mengandung unsur perjudian (maisir).
8. Lapis 8 (Hukum Perdagangan Adil): Harga dan upah terbentuk murni dari kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) atas dasar kerelaan kedua pihak (‘an taradin min kum). Negara dilarang mematok harga (tas’ir), baik harga batas atas (ceiling price) maupun batas bawah (floor price). Lonjakan atau anjloknya harga dikendalikan melalui operasi pasar (memborong cadangan saat panen melimpah atau mengeluarkan cadangan dari gudang saat terjadi kelangkaan).

Pengelolaan Tiga Jenis Kepemilikan

Pada tahap pascapasar, distribusi non-ekonomis dijalankan melalui pengelolaan tiga kategori kepemilikan:

• Kepemilikan Individu: Didistribusikan sebagian ke masyarakat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disalurkan via Baitul Mal.
• Kepemilikan Umum: Sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib dikelola oleh negara dan dilarang diswastanisasi. Kepemilikan umum ini mencakup tiga kategori utama beserta alasan hukumnya (illat):
  1. Harta Kebutuhan Umum: Seperti sumber air, padang rumput/hutan, dan energi (minyak, gas, batu bara, listrik). Illat-nya: jika dikuasai individu, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
  2. Tambang Berjumlah Besar: Seperti emas, perak, tembaga, nikel, dan batu bara. Berdasarkan hadis Abyad bin Hammal, Rasulullah SAW membatalkan konsesi tambang besar karena sifatnya melimpah tiada putus (al-ma’ul ‘idd). Individu hanya diizinkan mengelola tambang skala kecil.
  3. Barang yang Sifat Pembentukannya Tidak Mungkin Dimiliki Individu: Berdasarkan prinsip Mina (Mina munakhun man sabaq). Contohnya adalah jalan raya, jembatan, sungai, laut, danau, gunung, dan pantai.
• Kepemilikan Negara: Harta milik negara yang dikelola langsung untuk membiayai operasional pemerintahan dan kesejahteraan umum.

Tiga Bentuk Pendistribusian Kepemilikan Umum oleh Negara

Negara mengembalikan hasil pengelolaan kepemilikan umum kepada rakyat melalui tiga mekanisme utama:

• Infak: Pengeluaran dana kepemilikan umum untuk pembangunan dan pengembangan sarana publik, infrastruktur (pipa air, jaringan listrik, stasiun BBM), serta pembiayaan riset dan inovasi teknologi.
• Tauzi’ (Distribusi Langsung): Pembagian manfaat kekayaan alam kepada rakyat secara langsung, baik dalam bentuk gratis (seperti air minum atau listrik gratis) maupun pembiayaan fasilitas publik (seperti sekolah dan rumah sakit gratis) dari hasil ekspor komoditas.
• Hima (Pengkhususan Kas Negara): Pengalokasian sebagian harta kepemilikan umum khusus untuk keperluan strategis negara, seperti industri pertahanan/militer, santunan penguasa (ta’wid), gaji pegawai negeri dan tentara, serta bantuan bagi fakir miskin.

Catatan Kritis Terhadap Isu Ekonomi Kontemporer

1. Penetapan harga oleh pemerintah dinilai menzalimi salah satu pihak. Solusi Islam adalah operasi pasar dengan menjaga ketersediaan barang di gudang penyimpanan negara.
2. Saham merupakan bukti akad syirkah. Memperjualbelikan lembar saham secara langsung di pasar sekunder dianalogikan seperti memperjualbelikan akta nikah tanpa proses cerai dan akad baru. Prosedur syirkah yang benar mengharuskan adanya penutupan buku (tutup buku), penghitungan bagi hasil/kerugian, dan pembuatan akad baru dengan mitra baru.
3. Fasilitas publik seperti pantai, laut, dan jembatan tidak boleh dikavling untuk kepentingan pribadi atau dikenakan tarif bisnis privat. Apabila terjadi krisis (seperti kekeringan), negara berhak mengambil alih sumber air pribadi demi hajat hidup masyarakat dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemiliknya.[]

Simak kajian lengkapnya secara mendalam di NSTV: