NgajiShubuh.or.id — Pemerintah kembali melakukan gebrakan untuk mengatasi permasalahan biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal, yakni wacana “kuliah gratis”. Kabar ini tentunya adalah kabar yang ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat hari ini. Namun, mungkinkah “kuliah gratis” bisa benar-benar diwujudkan di tengah sistem kehidupan yang makin sulit saat ini? Kompas mengabarkan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran pendidikan tersebut tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Biaya pendidikan tinggi hari ini memang sangat mahal dan mencekik rakyat. Saking mahalnya, ada yang memutuskan untuk berhenti kuliah, bahkan ada yang terjebak pinjaman online (pinjol) dan sebagainya. Mengapa kuliah sangat mahal? Karena sistem pendidikan tinggi hari ini di-liberalisasi dan di-kapitalisasi. Banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Status ini menuntut kampus memiliki kemandirian finansial tetapi membuat subsidi dari pemerintah berkurang, sehingga kampus menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). PTNBH ini adalah legitimasi kapitalisasi pendidikan tinggi hari ini. Selain itu, kampus bisa menarik biaya kuliah semaunya setelah PTN berubah menjadi PTNBH.
Menyorot hal tersebut ada beberapa yang perlu dicermati. Pertama, di tengah pendidikan di negeri ini yang dikelola dengan sistem kapitalisme sekuler, mungkinkah “kuliah gratis” itu bisa diwujudkan atau hanya basa-basi politik saja untuk meredam sambatan rakyat akan mahalnya biaya kuliah hari ini? Wacana “kuliah gratis” adalah solusi semu yang diberikan pemerintah saat ini karena mahalnya pendidikan tinggi, padahal nanti ketika wacana itu benar-benar dilakukan tentu akan terjadi seleksi yang sangat ketat dan tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas kuliah gratis tersebut. Mengapa? Karena sistemnya masih kapitalisme.
Kedua, mewujudkan program “kuliah gratis” di sistem pendidikan kapitalisme akan sangat sulit, karena yang berubah hanya siapa yang membayar biaya pendidikan yang sudah di-kapitalisasi. Namun, tidak menyelesaikan akar masalah pendidikan hari ini. Ketiga, biaya pendidikan mahal karena sistem pendidikan tinggi diserahkan ke pasar (para kapitalis), sehingga pendidikan hanya bisa diakses oleh mereka bisa bayar. Oleh karena itu, wacana “kuliah gratis” ini hanya memaksa pemerintah untuk membayar biaya pendidikan yang sudah diatur oleh para kapitalis pendidikan.
Keempat, wacana “kuliah gratis” tentunya ini akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jika sistem pendidikan hari ini masih kapitalisme sekuler. Sistem kapitalisme hari ini memaksa pemerintah lepas tanggung jawab mengurusi pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat. Akses pendidikan yang berkualitas hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki dana, jika tidak ya harus siap gigit jari. Kelima, wacana “kuliah gratis” akan tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Terlebih sejak kampus menjadi PTNBH mereka punya hak otonomi kampus sendiri-sendiri, mungkinkah pemerintah mampu menggajuli rakyat untuk membayar biaya pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh PTNBH?
Dalam Islam, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah tanggung jawab negara yang harus diselenggarakan secara cuma-cuma dan gratis. Tentunya hal ini didukung dengan sistem ekonomi dan keuangan negara yang mendukung terlaksananya pendidikan gratis untuk seluruh rakyat tanpa harus melihat status sosial mereka. Selain itu, juga harus didukung dengan seluruh sistem Islam yang diterapkan di segala aspek kehidupan. Sumber pendanaan pendidikan diperoleh dari Baitulmal. Salah satu sumber dari Baitulmal adalah pos kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Pos kepemilikan umum tersebut contohnya adalah sumber daya alam.
Hari ini, Indonesia negeri kaya raya menjadi banyak utang dan tidak bisa menyelenggarakan pendidikan gratis karena sumber daya alam dikuasai oleh kapitalis asing-aseng. Sistem kapitaslisme yang meliberalisasi sumber energi membuat negara terjebak utang riba ke asing. Hal ini membuat negeri ini terus dalam belenggu kapitalis global. Tidak bisa berdikari dan mandiri, karena kebijakan disetir asing dan diputuskan yang menguntungkan para kapitalis. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan tinggi tidak cukup dengan wacana “kuliah gratis” tetapi harus melakukan koreksi dengan sistem saat ini dan mau berubah mewujudkan sistem Islam secara sempurna.[] Ika Mawarningtyas
