NgajiShubuh.or.id — Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di negeri ini belum juga usai. Masalah kebakaran tidak hanya menimpa hutan di Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga di Papua. Dikonfirmasi dari Kompas (6-11-2026), Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menyampaikan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkat 66 persen. Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan.
Namun, pemerintah cenderung abai dan sibuk sendiri dengan konflik yang ada di internal pemerintahan. Hal itu tampak pada rapuhnya pemerintah dalam mencegah terjadinya karhutla dan lemahnya mitigasi dalam memadamkan karhutla. Mereka sedang sibuk pada kasus penyadapan presiden dan isu kemunduran wapres. Walaupun permasalahan di dalam internal pemerintahan itu ada, seharusnya pemerintah tidak melalaikan tanggung jawab utama yakni mengurusi urusan umat.
Inilah akibat dari pengelolaan negara yang berasaskan sistem kapitalisme sekuler. Tujuan mereka menduduki jabatan bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa rakyat tetapi sibuk mempertahankan dan mencari kekuasaan. Negara mandul dan tidak berperan dengan berbagai kasus yang menimpa masyarakat. Faktanya, karhutla ini sudah merugikan masyarakat dan negara triliunan rupiah, tapi negara tetap abai dan tidak sigap menyelesaikan karhutla ini.
النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Menyorot hadis di atas, hutan seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik, karena hutan termasuk milik umat dan bagian dari kepemilikan umum. Hutan wajib dijaga negara untuk kemaslahatan umat dan tidak boleh dirprivatisasi maupun dikapitalisasi oleh kapitalis. Jika pengelolaan hutan diserahkan kepada individu atau kapitalis, mereka tidak segan-segan untuk mengeksploitasi hutan berdasarkan kepentingan bisnis yang mereka kejar.
Alih fungsi hutan dari cagar alam dan suaka margasatwa menjadi pertambangan hingga perkebunan akan sangat mungkin terjadi. Sebagaimana yang terjadi saat ini, hutan dibakar demi kepentingan kapitalis. Kapitalis melakukan cara “kotor” ini demi memenuhi permintaan sawit dunia. Mereka mengorbankan hutan demi keserakahan mereka. Padahal dampak yang dirasakan rakyat sangat banyak, dari kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) hingga api masuk ke area pemukiman warga. Kasus asap karhutla juga terbukti menjadi polusi udara yang memperburuk kesehatan warga.
Beginilah jika kehidupan bernegara diatur dengan kepentingan nafsu manusia. Padahal Allah Swt. menciptakan bumi dan seisinya disertai dengan sistem untuk mengatur kehidupan. Manusia dengan sombongnya mencampakkan aturan itu demi kepentingan pribadi, sehingga berbagai undang-undang dibuat untuk memuluskan kepentingan individu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Keserakahan ini menjadi alasan mereka menolak diatur dengan aturan yang Allah Swt. turunkan. Padahal hanya Islam yang layak diterapkan untuk mengatur kehidupan, sehingga tidak terjadi kerusakan di alam semesta.[] Ika Mawarningtyas
