NgajiShubuh.or.id — Pemutaran film Pesta Babi menuai kontroversi. Pembubaran acara nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale terjadi di sejumlah daerah, termasuk kampus-kampus di Mataram, Ternate, dan Sumbawa Barat. Penertiban ini memicu kontroversi dan menuai kecaman dari pegiat hak asasi manusia. Hanya saja dari pihak pemerintah cuci tangan terkait pembubaran nobar film Pesta Babi. Dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kembali menegaskan, pemerintah tidak pernah menginstruksikan aparat untuk membubarkan acara nobar serta diskusi film dokumenter Pesta Babi. Hal tersebut disampaikan ketika di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19-5-2026).
Film Pesta Babi telah membelalakan mata publik dampak negatif dari proyek-proyek yang dilancarkan para oligarki dan kapitalis asing selama ini. Mereka mengeksploitasi kekayaan alam negara hingga mengusir penduduk adat pribumi. Hanya saja, film tersebut adalah bukti secuil neokolonialisme itu nyata di negeri ini, masih banyak mega proyek strategis negara yang telah merampas ruang publik dan merusak alam secara sistematis dan terstruktur. Mengapa semua itu bisa terjadi? Semua bisa terjadi karena ada kongkalikong antara para pengusaha dengan penguasa. Pemerintah yang seharusnya menjalankan perannya sebagai penegak keadilan, malah bekerja sama untuk menciptakan kesengsaraan. Katanya dengan demokrasi kesejahteraan dan keadilan bisa terwujud. Namun, demokrasi hanya jadi topeng menutupi negara korporatokrasi yang sedang berjalan di negeri ini.
Jangan gelap mata atau pura-pura lupa ada proyek raksasa di Papua yang telah merampas ruang publik, mengeksploitasi sumber daya alam di sana, dan berhasil menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi, yakni PT Freeport milik Amerika Serikat yang sudah puluhan tahun dan dipertahankan hingga ratusan tahun untuk mengeruk sumber daya alam terutama emas dan sebagainya di Papua. Mungkin, Freeport itu akan pergi dari Indonesia setelah Papua lenyap dikeruk oleh mereka. Inilah penjajahan nyata di negeri ini, ketika sumber daya alam dikeruk asing dan pemerintah malah memberikan karpet merah kepada mereka. Neokolonialisme bisa dengan mulus terjadi karena negeri ini menerapkan aturan yang tidak berkiblat kepada Islam tapi kepada asing. Banyak undang-undang disahkan untuk melancarkan kepentingan kapitalis (asing/aseng).
Jika sistem sekuler kapitalisme demokrasi masih dipertahankan di negeri ini, kebangkrutan hanya tinggal menunggu waktu, bencana datang bertubi-tubi karena alam dieksploitasi, dan rakyat menjadi tumbal kerakusan kapitalis. Di sisi lain, untuk memulihkan kondisi alam membutuhkan banyak biaya dan itu tidak bisa serta merta dilakukan oleh penguasa yang pragmatis dan sekuler seperti yang terjadi hari ini. Solusi satu-satunya adalah kembali ke aturan Islam secara totalitas. Hanya sistem Islam kaffah yang mampu membebaskan negeri ini dari sistem toksik sekuler kapitalisme. Sistem Islam akan mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan adil yakni berbasis Quran dan tidak menciptakan kezaliman berlapis terhadap seluruh alam, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia yang tinggal di sana. Pemberdayaan sumber daya alam hanya dilakukan oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada kapitalis dalam bentuk apa pun. Semua dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya seluruh umat mengambil solusi Islam tanpa tapi dan tanpa nanti.[] Ika Mawarningtyas
