Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran vital para ulama, santri, dan laskar rakyat. Dalam sudut pandang Islam, mempertahankan tanah air merupakan bagian dari jihad fi sabilillah yang dilandasi oleh semangat “hidup mulia atau mati syahid”. Perjuangan ini meneruskan jejak keteladanan ulama masa lalu, mulai dari Kesultanan Demak dan Cirebon, Perang Diponegoro, hingga seruan perjuangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
Dinamika Politik Awal Kemerdekaan dan Piagam Jakarta
Sehari setelah Proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang untuk menetapkan UUD, dasar negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada momen ini, Mohammad Hatta melakukan lobi untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta (“…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”).
Lobi tersebut ditujukan kepada tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, dan Kasman Singodimejo. Adapun KH Abdul Wahid Hasyim belum tiba di Jakarta karena masih dalam perjalanan kereta api dari Surabaya. Alasan utama di balik penghapusan tersebut adalah kekhawatiran akan kedatangan pasukan Sekutu pemenang Perang Dunia II, sehingga pemerintah merasa perlu segera membentuk kedaulatan negara yang solid tanpa perdebatan berkepanjangan.
Kedatangan Sekutu dan Fatwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945
Ketika pasukan Sekutu mendarat pada pertengahan September 1945, kabinet pemerintahan (Bung Karno, Bung Hatta, dan Sutan Sjahrir) memilih jalur diplomasi dan perundingan. Di sisi lain, Panglima Besar Jenderal Soedirman menegaskan bahwa Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan laskar perjuangan siap melakukan perang gerilya demi mempertahankan kemerdekaan 100%.
Jenderal Soedirman kemudian menyarankan Bung Karno untuk meminta fatwa dari pimpinan NU, Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari. Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumpulkan para ulama di Surabaya pada 21–22 Oktober 1945 dan mengeluarkan Resolusi Jihad. Resolusi ini menetapkan hukum fardhu ‘ain (wajib bagi setiap individu) bagi umat Islam dalam radius 94 km dari Surabaya untuk mempertahankan kota, serta fardhu kifayah bagi yang berada di luar radius tersebut.
Peneguhan Resolusi Jihad dan Pembentukan Laskar Sabilillah (7–8 November 1945)
Eskalasi pertempuran yang meluas ke berbagai daerah mendorong para ulama berkumpul kembali dalam Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7–8 November 1945. Dalam muktamar ini, para ulama menyepakati untuk memperkuat Resolusi Jihad PBNU menjadi keputusan nasional di bawah wadah partai Masyumi.
Atas usulan KH Ahmad Musaddad yang disetujui KH Abdul Wahid Hasyim, dibentuklah Laskar Sabilillah sebagai kekuatan pelapis bagi Laskar Hizbullah yang sudah terbentuk sebelumnya.
Rangkaian Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan
Fatwa dan seruan dari para ulama membakar semangat perlawanan rakyat di berbagai medan pertempuran:
- Pertempuran Surabaya (10 November 1945): Berawal dari pendaratan Sekutu, aksi membebaskan tawanan Belanda, hingga tewasnya Brigjen A.W.S. Mallaby. Penolakan terhadap ultimatum Sekutu pada 9 November memicu pertempuran besar pada 10 November 1945.
- Prahara Cimahi (31 Oktober – 3 November 1945): Perang sengit selama 4 hari 4 malam meletus ketika Laskar Hizbullah pimpinan KH Utsman Domiri dan kompi Daeng Muhammad Ardiwinata menghalangi Sekutu yang ingin menguasai pangkalan militer di Cimahi.
- Perang Bojong Kokosan Sukabumi (9-12 Desember 1945): Laskar Hizbullah bersama TKR di bawah pimpinan Letkol Edi Sukardi menghadang konvoi armada militer Sekutu sepanjang jalur Sukabumi-Cibadak.
- Bandung Lautan Api & Aksi Dayeuhkolot (1946): Pembumihangusan Kota Bandung dilakukan agar fasilitas kota tidak jatuh ke tangan Sekutu. Di Dayeuhkolot, terjadi aksi heroik Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan yang gugur saat meledakkan gudang mesiu utama milik kolonial.
Catatan Perjuangan Fisik vs. Perundingan Diplomasi
Meskipun perlawanan fisik para santri, ulama, dan tentara di medan perang berhasil menahan hingga memukul mundur pasukan Sekutu di banyak wilayah, hasil pertempuran lapangan sering tidak sejalan dengan kompromi politik di meja perundingan (seperti Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar). Perundingan diplomasi kerap menghasilkan konsesi wilayah dan beban finansial, berbeda dengan sikap Jenderal Soedirman dan ulama yang menginginkan kemerdekaan utuh 100%.[]
Simak kajian lengkapnya secara mendalam di NSTV:
