Merosotnya kepercayaan publik terhadap para pakar dan kajian ilmiah di era modern merupakan fenomena mengkhawatirkan yang dipicu oleh melimpahnya informasi serta kebebasan berpendapat di ruang digital. Batas antara hak setiap orang untuk menyampaikan pandangan dan tingkat kedalaman pengetahuan menjadi kabur, sehingga narasi tanpa dasar acap kali disetarakan dengan analisis pakar yang berbasis metodologi ketat.
Kondisi ini semakin diperparah oleh bias kognitif ketika individu dengan tingkat pemahaman terbatas justru merasa lebih kompeten daripada para ahli, lalu mengabaikan fakta objektif demi mempertahankan keyakinan atau kepentingan pribadi.
Dampak dari keretakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan publik menjadi jauh lebih destruktif apabila sikap anti kepakaran dianut oleh pihak yang memegang tampuk kekuasaan. Ketika keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak diambil berdasarkan emosi, ego, atau kalkulasi politik pragmatis tanpa merujuk pada analisis ilmiah, keselamatan rakyat menjadi taruhannya. Kebijakan yang lahir dari kebodohan dan pengabaian fakta medis, teknis, maupun sosial hanya akan membuahkan kerugian massal serta kesesatan tata kelola yang sulit dipulihkan.
Peluang munculnya sosok yang tidak kompeten dan minim kapasitas intelektual untuk mengurus urusan publik merupakan cerminan dari kegagalan sistemik. Proses seleksi dan dinamika politik yang tidak berlandaskan edukasi rasional selalu menghasilkan figur penguasa yang dikelilingi oleh pembenaran sepihak ketimbang kritik pembangun yang berbasis data. Komodifikasi jabatan dan pengesampingan peran teknokratis menjadikan analisis rasional terpinggirkan, sementara keputusan penting diserahkan kepada pihak yang lemah secara keilmuan.
Untuk mencegah kehancuran tata kelola, etika kepemimpinan yang beradab harus menempatkan ilmu pengetahuan dan objektivitas sebagai pondasi utama setiap tindakan. Tata pemerintahan yang bijak selalu memprioritaskan musyawarah serta perujukan kepada para pakar sebelum mengambil langkah-langkah strategis.
Kesadaran akan keterbatasan diri serta keberanian untuk menundukkan agenda pribadi di bawah bimbingan keahlian yang sahih adalah syarat mutlak demi terwujudnya kemaslahatan umum dan keberlanjutan peradaban yang bermartabat.[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
