Perekonomian dunia sering menghadapi krisis dan ketimpangan sosial akibat kegagalan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, semua harta diserahkan pada mekanisme pasar bebas tanpa batasan tegas. Hal tersebut menciptakan jurang pemisah yang lebar antara segelintir kelompok superkaya dengan puluhan juta masyarakat miskin. Mekanisme pasar bebas yang ibarat arena pertandingan tanpa pembagian kelas membuat pihak yang kuat mendominasi ekonomi sekaligus mengendalikan arah politik. Akibatnya, kekayaan menumpuk pada segelintir pihak, sementara sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Sebagai penyeimbang, sistem ekonomi Islam menghadirkan tata kelola kekayaan yang dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah aturan kepemilikan harta, pilar kedua adalah cara pemanfaatan kepemilikan, dan pilar ketiga adalah mekanisme distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Penataan distribusi kekayaan ini menjadi pilar kunci untuk mencegah pemusatan harta pada kelompok tertentu dan memastikan roda perekonomian dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Distribusi kekayaan dalam konsep Islam dijalankan melalui dua jalur utama, yaitu jalur ekonomis dan jalur nonekonomis. Jalur ekonomis berlaku untuk harta yang tergolong sebagai kepemilikan individu. Mekanisme ini tidak membiarkan transaksi berjalan bebas begitu saja, melainkan diaturnya dalam koridor pasar syariah. Sistem pasar syariah memperbaiki kelemahan pasar bebas dengan menerapkan seperangkat hukum, antara lain penataan aturan perseroan, larangan praktik riba dan bunga, penataan hubungan ketenagakerjaan, penataan lahan, hingga penggunaan standar mata uang yang stabil. Dengan aturan ini, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dinamis namun terhindar dari ketidakadilan dan kezaliman.
Sementara itu, jalur nonekonomis berfokus pada peran penting negara dalam mengelola kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air, hutan, serta energi yang mencakup minyak bumi, gas, dan barang tambang skala besar, dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Pihak swasta maupun individu dilarang keras menguasai atau memonopoli aset-aset umum tersebut. Negara hanya bertindak sebagai pengelola yang berkewajiban mengembalikan dan mendistribusikan manfaat sumber daya tersebut kepada seluruh rakyat.
Pendistribusian hasil kepemilikan umum dilakukan secara langsung kepada masyarakat, baik secara gratis maupun dengan biaya operasional yang sangat terjangkau. Ketika aset umum diserahkan kepada pihak swasta dengan motif mencari keuntungan semata, hal itu tidak hanya merusak pemerataan ekonomi tetapi juga memicu kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penetapan batas kepemilikan yang tegas merupakan fondasi paling mendasar dalam ekonomi Islam agar seluruh anggota masyarakat dapat hidup sejahtera secara adil dan berkelanjutan.[]
Simak kajian lengkapnya secara mendalam di NSTV:
