Istana Negara baru saja menjadi panggung bagi sebuah fragmen yang ganjil: 1.200 jubah akademik—para profesor, rektor, dan dekan—berkumpul dalam apa yang disebut sebagai pertemuan bersejarah. Namun, di balik kemegahan gelar-gelar tersebut, publik justru menangkap sebuah teater kebisuan. Ruang yang seharusnya menjadi kawah candradimuka pemikiran kritis berubah menjadi aula satu arah, di mana otak-otak besar bangsa tampak menyusut di hadapan narasi kekuasaan. Pertemuan ini bukan silaturahmi, tapi simbol dari sebuah anomali kebijakan yang tengah merayap dari dapur sekolah hingga ke meja diplomasi Donald Trump.
Ironi 1.200 Profesor dan Zonasi Nalar Anggaran
Kritik tajam yang dilontarkan Rocky Gerung mengenai metafora “Otak Kecil vs Otak Besar” menemukan pembenaran pahitnya di sini. Para intelektual yang seharusnya menguji nalar kebijakan justru terjebak dalam posisi stempel akademik bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah sorak-sorai swasembada, terdapat luka menganga pada nalar keadilan anggaran kita.
Anggaran MBG untuk tahun 2026 diproyeksikan melonjak fantastis hingga Rp335 Triliun. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah lonjakan 371% yang secara sistematis memeras pos-pos vital rakyat. Mari kita bedah dari mana “piring makan” ini diisi:
- Anggaran Pendidikan: Dipangkas Rp223,6 Triliun (29,5%).
- Dana Kesehatan: Tergerus Rp24,7 Triliun.
- Fungsi Ekonomi: Diambil Rp19,7 Triliun.
- Dana Endapan: Dikuras Rp67 Triliun.
Ironi paling menyakitkan muncul saat kita membandingkan kesejahteraan para pengabdi ilmu dengan petugas teknis program baru ini. Sebuah cacat nalar yang nyata sedang dipertontonkan di depan mata:
“Bagaimana mungkin petugas teknis di Badan Gizi Nasional atau Kepala Satuan Pelayanan bisa mendapatkan gaji Rp6 juta hingga Rp10 juta per bulan, sementara di sisi lain ada guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya dibayar Rp500.000 per enam bulan? Ini bukan sekadar masalah anggaran, ini adalah penghinaan terhadap nalar keadilan.”
Keberanian intelektual para profesor ini seolah raib saat anggaran riset yang hanya Rp8 triliun—dan kemudian ditambah “sedekah” Rp4 triliun secara spontan—dibandingkan dengan anggaran makan yang ratusan triliun. Apakah gelar “Guru Besar” masih relevan jika pemiliknya memilih aman di bawah ketiak kekuasaan ketimbang menyuarakan suara sunyi para guru honorer?
“Board of Peace” Gaza: Peluang Emas atau Perangkap Politik?
Di panggung internasional, Indonesia baru saja menandatangani keterlibatan dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) Gaza bentukan Donald Trump. Pemerintah mengklaim ini adalah langkah strategis, namun para analis geopolitik mencium aroma Political Trap (perangkap politik) yang menyengat.
Untuk duduk di meja ini, Indonesia harus merogoh kocek sebesar 1 Juta USD atau setara Rp16,9 Triliun. Sebuah harga yang luar biasa mahal untuk sebuah kursi di meja yang kendalinya dipegang sepenuhnya oleh para arsitek pro-Zionis. Lihatlah siapa yang mengelola dewan ini:
- Marco Rubio: Menteri Luar Negeri AS yang dikenal keras membela kepentingan Israel.
- Jared Kushner: Menantu Trump, sang developer yang memandang konflik kemanusiaan sebagai proyek properti.
- Tony Blair: Mantan PM Inggris dengan rekam jejak berdarah dalam invasi Irak.
Trump, dengan logika pengembang real estate-nya, memperlakukan Gaza bukan sebagai isu kedaulatan atau kemanusiaan, melainkan sebagai aset investasi. Keterlibatan Indonesia berisiko menjebak kita sebagai “antek asing” yang melegitimasi solusi dua negara (two-state solution)—sebuah konsep yang secara fundamental mengkhianati amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan. Kita membayar mahal hanya untuk menjadi penonton yang memvalidasi perampasan tanah Palestina dengan kedok rekonstruksi.
Gajah di Teluk: Mengapa Militer AS Bergerak ke Iran?
Eskalasi politik di Timur Tengah semakin memanas dengan pengiriman kapal induk USS Abraham Lincoln menuju Iran. Dalam politik Amerika, perbedaan antara “Keledai” (Demokrat) dan “Gajah” (Republik/Trump) hanyalah masalah kemasan. Jika Demokrat menggunakan topeng diplomasi yang menipu, maka faksi “Gajah” Trump lebih suka menggunakan gertakan brutal tanpa basa-basi.
Intervensi ini menggunakan narasi klasik: melindungi demonstran dan mendorong perubahan rezim (regime change). Namun, di balik itu, strategi keamanan AS tetap konsisten pada tiga pilar: dominasi hegemoni, penguasaan energi, dan ketakutan eksistensial terhadap kebangkitan ideologi Islam yang independen.
“Ideologi Islami menjadi ancaman langsung bagi kebebasan kita, sebab pada esensinya merupakan ideologi politik yang berusaha menegakkan Khilafah global.” — Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional AS
Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi AS, musuh sebenarnya bukanlah sekadar nuklir Iran, melainkan potensi kembalinya kekuatan politik Islam yang berdaulat.
Mencari Adidaya Baru: Solusi di Luar Kerangka Barat
Ketergantungan pada diplomasi di bawah payung Barat, baik melalui PBB maupun dewan bentukan Trump, hanya akan berakhir pada jalan buntu. Selama aturan main ditulis oleh para penjajah, maka hasilnya akan selalu berupa penjajahan gaya baru via investasi.
Realitas di Gaza dan kerapuhan ekonomi domestik menunjukkan bahwa kita membutuhkan kekuatan alternatif yang benar-benar independen. Masalah Palestina tidak akan selesai dengan donasi atau kursi di dewan perdamaian yang dipimpin sekutu Zionis. Dibutuhkan kekuatan politik dan militer yang berdaulat—yang dalam sumber-sumber fundamental Islam disebut sebagai Jihad untuk mengusir penjajah dan Khilafah untuk mengimbangi hegemoni global. Tanpa kekuatan adidaya baru yang mandiri secara politik dan ideologis, Indonesia dan negara Muslim lainnya hanya akan terus menjadi objek permainan catur Washington.
***
Refleksi Masa Depan
Di tengah hiruk-pikuk program makan gratis dan diplomasi transaksional, urgensi nalar kritis menjadi semakin mahal. Kita sedang menyaksikan sebuah era di mana legitimasi akademik dibeli dengan undangan istana, dan kebijakan luar negeri dibarter dengan biaya keanggotaan triliunan rupiah.
Kebijakan yang memangkas hak pendidikan demi kepentingan instan, serta diplomasi yang mengekor pada agenda “developer” Trump, adalah peringatan keras bagi kita semua. Kita tidak boleh membiarkan negara ini bergerak tanpa kemudi visi yang jelas.
Apakah kita sedang bergerak menuju perdamaian sejati, atau sekadar menjadi penonton yang membayar mahal untuk kursi di meja makan yang bukan milik kita?[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
