Sementara debat ekonomi tak berkesudahan berkecamuk di ruang publik, banyak yang tidak menyadari bahwa kekacauan ini berakar pada sebuah kesalahan kategori fundamental yang justru dilestarikan di dalam dunia akademis itu sendiri. Universitas sering kali mengajarkan dua hal yang sama sekali berbeda—seperangkat alat hitung yang netral (ilmu) dan sebuah cetak biru yang sarat nilai (sistem)—seolah-olah keduanya adalah satu kesatuan ilmiah yang objektif. Inilah sumber kebingungan kita: ketidakmampuan membedakan antara peta dan kompasnya.
Ilmu Ekonomi ternyata Hanyalah Alat Hitung yang Netral
Ilmu ekonomi, pada hakikatnya, adalah seperangkat alat (tools) yang bersifat netral dan objektif, layaknya matematika. Fungsi utamanya adalah menghitung aspek-aspek kuantitatif seperti biaya produksi, efisiensi, dan keuntungan (cost-benefit). Ia tidak peduli pada ideologi, keyakinan, atau agama.
Analoginya sederhana: 10 + 10 akan selalu menghasilkan 20, entah yang menghitung adalah seorang Muslim taat atau seorang komunis ateis. Realitas adalah wasit utamanya. Siapa pun yang perhitungannya salah akan menanggung akibatnya. Tidak peduli apa pun keyakinan Anda; jika Anda menjual bensin seharga Rp10.000 padahal biaya produksinya Rp11.000 per liter, Anda pasti bangkrut. Sebaliknya, seorang komunis yang menghitung dengan benar akan meraup untung. Inilah ranah ilmu: objektif, universal, dan tidak memihak.
Sistem Ekonomi adalah tentang Ideologi: Siapa Berhak Punya Apa?
Di sinilah letak perbedaannya. Sistem ekonomi bukanlah tentang perhitungan, melainkan tentang pandangan hidup dan ideologi. Ia menjawab pertanyaan fundamental: siapa yang berhak memiliki dan mengalokasikan sumber daya? Siapa yang berhak menguasai minyak, gas, batubara, nikel, emas, tembaga, hutan yang luas, hingga sumber mata air yang jernih?
Jawaban atas pertanyaan ini sangat bervariasi, tergantung pada ideologi yang dianut sebuah negara.
- Di Brunei, pandangannya adalah semua sumber daya minyak merupakan milik kerajaan.
- Di Indonesia, pandangannya sangat berbeda. Sumber daya alam dibiarkan bebas diperebutkan oleh siapa saja, termasuk swasta asing. Praktik ini bahkan difasilitasi secara hukum melalui instrumen seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang dirancang untuk menggelar “karpet merah” bagi investor asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia.
Pandangan ideologis inilah yang menentukan nasib sumber daya air yang akhirnya dikuasai perusahaan air kemasan, atau nasib hutan yang penggundulannya menyebabkan bencana besar. Sistem ekonomi bersifat subjektif dan merupakan cerminan dari keyakinan sebuah bangsa.
Inilah Akar Kekacauan: Saat Hirarki Ilmu dan Sistem Dibalik
Masalah terbesar dalam wacana ekonomi hari ini bukan sekadar tercampur aduknya ilmu dan sistem, melainkan terbaliknya tatanan hirarki di antara keduanya. Pertanyaan krusial yang jarang diajukan adalah: mana yang seharusnya menjadi induk, dan mana yang menjadi abdi? Seharusnya, sistem (nilai dan ideologi) menjadi induk yang menentukan tujuan, dan ilmu (alat hitung efisiensi) menjadi abdi yang membantu mencapai tujuan tersebut.
Namun, yang terjadi saat ini adalah sebaliknya. Ilmu—dengan obsesinya pada efisiensi dan keuntungan—telah dijadikan tuan, sementara sistem dipaksa mengabdi padanya. Kebingungan fundamental inilah yang membuat para pakar pun sering kali gagal menawarkan solusi yang tuntas.
Buku Teks Ekonomi Menyederhanakan Dunia menjadi Dua Pilihan: Kapitalisme vs. Sosialisme
Buku-buku teks ekonomi konvensional, seperti karya Paul Samuelson, umumnya hanya menyajikan dua sistem ekonomi utama di dunia: kapitalisme dan sosialisme.
- Kapitalisme: Individu atau pihak swasta bebas menguasai sumber daya ekonomi.
- Sosialisme: Semua sumber daya alam dikuasai oleh negara.
Menurut Samuelson, tidak ada negara yang 100% murni menganut salah satunya. Setiap negara berada pada sebuah “garis kontinuum”. Sebuah negara dianggap cenderung sosialis jika BUMN (Badan Usaha Milik Negara) lebih dominan, dan cenderung kapitalis jika BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang lebih mendominasi penguasaan sumber daya.
Sistem Ekonomi Islam bukan “Jalan Tengah”, melainkan Pandangan Unik
Gagasan bahwa Sistem Ekonomi Islam hanyalah posisi “di tengah-tengah” antara kapitalisme dan sosialisme adalah sebuah penyederhanaan yang keliru. Agar layak disebut sebagai sebuah sistem, ia harus memiliki pandangan yang khas dan berbeda secara fundamental, bukan sekadar kompromi.
Apa arti “di tengah-tengah” secara praktis? Apakah itu berarti sumber daya minyak 50% dikuasai negara dan 50% oleh swasta? Lalu batubara juga dibagi 50-50? Argumen dangkal semacam ini tidak memiliki dasar yang kokoh. Islam layak disebut sebagai sistem ekonomi tersendiri karena ia menawarkan pandangan yang unik dan berbeda secara mendasar mengenai kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya—sebuah kerangka kerja yang tidak bisa direduksi menjadi campuran kapitalisme dan sosialisme.
Memilih Fondasi yang Tepat
Penyelesaian masalah ekonomi yang sejati tidak dimulai dari perhitungan yang lebih canggih, tetapi dari pemulihan hirarki yang benar antara nilai dan alat. Sistem—visi kolektif kita tentang keadilan dan kesejahteraan—harus kembali menjadi panglima yang menetapkan tujuan. Sementara itu, ilmu ekonomi harus dikembalikan ke posisinya yang semestinya: sebagai abdi yang cakap untuk membantu kita mencapai tujuan tersebut.
Setelah memahami perbedaan mendasar ini, pertanyaan besarnya adalah: sistem manakah yang sesungguhnya paling adil untuk mengatur sumber daya kita bersama?[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
