NgajiShubuh.or.id — Makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan sekalipun siswa sedang diliburkan sekitar dua pekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menegaskan, anggaran tersebut mencukupi sehingga tidak diperlukan realokasi dari program lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menyoal masalah tersebut, sebenarnya menampakkan pemerintah nirempati terhadap korban Banjir-Longsor Sumatra masih terlunta-lunta membutuhkan banyak biaya untuk menyambung hidup. Faktanya kondisi korban bencana masih belum mendapatkan kepastian kelanjutan hidupanya akan seperti apa. Selama ini, mereka bertahan dengan bantuan makanan yang dikirimkan relawan atau pemerintah yang bertugas. Oleh karena itu, sangat aneh jika pemerintah membiarkan program MBG berjalan ketika siswa libur dan korban bencana belum selesai masalahnya.
Patut diduga, pemerintah melakukan ini semua karena ingin menjaga pasokan dana yang telah terdistribusi kepada kapitalis pemegang dapur-dapur MBG. Padahal, seharusnya jika memang sekolah libur, pemerintah bisa menghentikan sementara produksi MBG dan mengalihkan dana untuk para korban bencana terdampak. Namun, pemerintah tetap menjalankan program MBG dengan alasan korban bencana sudah mendapatkan dana sekita 60 triliun. Inilah sikap nirempati yang ditunjukkan pemerintah saat ini. Terlebih kemarin Selasa (30-12-2025) terjadi gempa beberapa kali di sekitar daerah gunung berapi yang ada di Bener Meriah Aceh. Situasi pengungsi dan relawan yang ada di sana makin tidak karuan.
Seharusnya
Pemerintah tampak meremehkan bencana banjir dan longsor yang ada di Sumatra. Dari awal sampai sekarang yang belum menetapkan sebagai bencana nasional seolah menampakkan ada sesuatu yang ditakuti dan ditutupi ketika status korban bencana berubah menjadi bencana nasional. Ada beberapa catatan yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pertama, seharusnya pemerintah mengungkap penyebab utama mengapa bisa terjadi banjir dan longsor sebesar dan separah itu. Apabila terungkap kesalahan atau kekeliruan, wajib adanya pertanggungjawaban dari pihak yang ditersangkakan.
Kedua, soal dana MBG yang tampak begitu dihamburkan seharusnya bisa dipangkas dan dihentikan sementara untuk diprioritaskan penuh kepada korban bencana. Bayangkan mereka terancam kelaparan di kala tidak memiliki tempat tinggal yang memadai. Sungguh tega, jika pemerintah tetap meneruskan program MBG tersebut. Toh, program tersebut juga menuai kritik karena belum mampu mewujudkan gizi baik terhadap generasi. Selain itu, masalah klasikal seperti keracunan dan sebagainya masih menjadi momok bagi siswa.
Ketiga, pemerintah seharusnya mengevaluasi total sistem anggaran secara khusus dan mengevaluasi secara keseluruhan terkait sistem pemerintahan yang dilaksanakan. Tidak sepatutnya pemerintah mempertahankan sistem aturan yang selama ini justru menjadi penyebab tunggal akan bencana yang ada di negeri ini. Sistem yang lebih menguntungkan para pengusaha atau disebut sistem kapitalisme sekuler telah menciptakan kerusakan multidimensi. Parahnya, bencana yang terjadi di Sumatra karena sistem kapitalisme sekuler telah memberi izin eksploitasi tambang dan hutan secara masif.
Sudah saatnya melihat sistem pemerintahan Islam yang telah dicontohkan Rasulullah saw. selama 1300 tahun. Dialah panutan sejati umat yang bisa menciptakan kesejahteraan tanpa cacat. Rasulullah Muhammad saw. telah membuktikan itu semua dan keberhasilannya tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban Islam. Inilah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan kehidupan, alam semesta, dan manusia dari keserakahan kapitalisme sekuler, yakni dengan menerapkan sistem Islam kafah dalam naungan Khilafah Islamiah.[] Ika Mawarningtyas
