Lebih dari Sekadar Ritual
Ramadan di era modern sering kali kita maknai sebagai ruang kontemplasi yang tenang, di mana spiritualitas personal menjadi poros utama. Namun, bagi mereka yang menyelami kedalaman memori kolektif bangsa, Ramadan tepat satu abad yang lalu (1342 H) adalah palagan ideologi yang membara. Kita tidak hanya berbicara tentang menahan lapar dan dahaga, melainkan tentang sebuah keguncangan eksistensial yang dirasakan oleh leluhur kita saat menyaksikan pilar politik dunia Islam runtuh di hadapan mata mereka.
Bagi intelektual dan aktivis Muslim Hindia Belanda, periode antara Ramadan 1342 H hingga 1345 H adalah momen paling sibuk dalam sejarah pergerakan. Di balik kekhusyukan tarawih dan tilawah, tersimpan kegelisahan politik yang mendalam. Mereka menyadari bahwa nasib umat di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Ramadan saat itu bukan sekadar ritual, melainkan momentum krusial bagi konsolidasi kekuatan nasional yang lahir dari rahim krisis global.
Kilat Berita dari Istanbul: Saat Dunia Islam Terhenyak di Awal Ramadan 1342 H
Pada 3 Maret 1924, bertepatan dengan 27 Rajab 1342 H, Majelis Raya Nasional Turki di bawah Mustafa Kemal resmi menghapuskan Khilafah Utsmaniyah. Sebuah institusi yang telah berdiri selama berabad-abad lenyap dalam semalam. Luar biasanya, meski tanpa kecanggihan internet, berita ini hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk sampai ke Batavia melalui harian Bataviaasch Nieuwsblad pada 4 Maret 1924.
Kabar ini meledak di tengah masyarakat seperti petir di siang bolong. Haji Agus Salim, sang diplomat ulung, menggambarkan situasi tersebut dengan nada yang sangat emosional namun tajam:
“Kekalutan dunia Islam imbas dari runtuhnya Khilafah… di mana khalifah yang sebelumnya bertahta di Istanbul diusir paksa untuk meninggalkan seluruh wilayah Turki.”
Kalimat tersebut bukan sekadar laporan berita, melainkan cerminan dari kekalutan batin umat yang merasa kehilangan pelindung simbolisnya. Sebagai analis, kita melihat betapa Muslim Nusantara meski secara geografis berada di tepi dunia Islam, secara intelektual dan emosional justru berada di jantung pusaran politik global.
Ramadan sebagai Panggung Opini: Pergerakan di Balik Ibadah
Memasuki bulan Ramadan 1342 H (April 1924), suasana duka diubah menjadi energi perlawanan. Para aktivis yang sering dijuluki “Muslimin Ashabul Jawiyah” memanfaatkan kerumunan jamaah di masjid dan surau untuk melakukan pengopinian massal. Mereka menyadari bahwa struktur ibadah Ramadan—di mana massa berkumpul secara organik—adalah media komunikasi politik paling efektif di bawah pengawasan ketat kolonial.
Sentimen ini bukan tanpa dasar. Jauh sebelum Ramadan itu, benihnya sudah disemai. Sebagai catatan sejarah yang kuat, pada November 1924, alun-alun Cianjur menjadi saksi bisu berkumpulnya lebih dari 5.000 aktivis Syarikat Islam dalam sebuah rapat akbar yang membicarakan nasib kepemimpinan Islam. Momentum Ramadan digunakan untuk memperluas api pergerakan ini hingga ke pelosok desa, menjadikan isu pengusiran Khalifah Abdul Majid II sebagai alat edukasi politik untuk membangkitkan kesadaran akan harga diri umat yang sedang diinjak-injak.
Diplomasi Makkah-Kairo: Dua Kursi bagi Dunia Jawi
Pasca-runtuhnya Utsmaniyah, konstelasi politik dunia Islam terpecah. Syarif Husein bin Ali di Makkah mendeklarasikan Khilafah Syarifiyah, sementara Universitas Al-Azhar di Kairo menginisiasi Muktamar Alam Islami. Dalam percaturan ini, posisi Muslim Indonesia secara mengejutkan menjadi sangat sentral.
Dunia internasional memberikan penghormatan khusus melalui identitas “Jawi”—sebuah identitas kolektif bagi Muslim Asia Tenggara. Dari 34 kursi Dewan Khilafah yang direncanakan oleh Syarif Husein, dua kursi secara khusus dialokasikan untuk perwakilan Jawi. Ini adalah pengakuan geopolitik atas dua faktor:
- Jumlah Terbanyak: Indonesia adalah basis massa Muslim terbesar yang mampu memberikan legitimasi global.
- Jarak Terjauh: Kesetiaan Muslim Nusantara yang menempuh ribuan mil demi Makkah dianggap sebagai modal moral yang tak ternilai.
Komite Hijaz dan Lahirnya Nahdlatul Ulama
Dinamika semakin kompleks saat kekuasaan di Hijaz beralih dari Syarif Husein ke tangan Raja Abdul Aziz Ibnu Saud dari Nejd yang didukung gerakan Wahabi. Gejolak ini memicu kekhawatiran luar biasa di kalangan ulama tradisionalis di Hindia Belanda mengenai kebebasan bermazhab di tanah suci.
Respons terhadap gejolak global ini berbuah pada pembentukan Komite Hijaz. Tokoh kunci seperti K.H. Abdul Wahab Hasbullah melihat bahwa aspirasi tradisionalis harus memiliki wadah resmi untuk bernegosiasi di panggung internasional. Sebagai dampak langsung dari krisis kepemimpinan global ini, Komite Hijaz bermetamorfosis menjadi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah organisasi lokal raksasa lahir dari upaya merespons krisis khilafah di Timur Tengah.
Heroisme Long March: Dari Cianjur ke Bandung demi Martabat Umat
Heroisme pergerakan mencapai puncaknya pada Kongres al-Islam Kelima di Bandung (Februari 1926). Karena keterbatasan sarana transportasi dan intimidasi ekonomi, ribuan peserta dari Garut dan Cianjur melakukan aksi luar biasa: mereka berjalan kaki atau long march sejauh puluhan kilometer menuju Bandung.
Terlihat di sana adanya kesinambungan karakter perjuangan dalam DNA Muslim Indonesia. Semangat pengorbanan fisik yang ditunjukkan para leluhur di tahun 1926 ini memiliki resonansi yang sama dengan fenomena modern seperti Aksi 212. Berjalan kaki bukan sekadar metode transportasi, melainkan pernyataan sikap bahwa keyakinan akan sebuah gagasan besar layak dibayar dengan keletihan raga.
Titik Balik: Strategi Kemerdekaan sebagai Amanah Perjuangan
Kegagalan Muktamar Alam Islami di Makkah (1927) menjadi titik balik strategis. Kegagalan ini sebagian besar dipicu oleh kepentingan imperialisme Inggris. Lord Curzon, diplomat Yahudi-Inggris, melalui Perjanjian Lausanne, telah memastikan bahwa Turki modern akan melepaskan Islam dan Khilafah sebagai syarat kedaulatannya. Di sisi lain, Ibnu Saud, yang terikat hubungan dengan Raja George V, secara eksplisit menyatakan melalui bukunya The Holy Quran and the Sword bahwa ia tidak berminat menjadi khalifah bagi seluruh dunia Islam.
Melihat kebuntuan global ini, tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim menerima pesan pahit namun realistis dari Makkah: “Fokuslah pada kemerdekaan bangsa kalian sendiri terlebih dahulu.”
Inilah yang disebut sebagai Warisan Strategis. Perjuangan Khilafah tidak hilang, melainkan berevolusi menjadi perjuangan kemerdekaan nasional. Fokus dialihkan untuk memerdekakan diri dari penjajah kafir sebagai prasyarat utama penegakan syariat. Transformasi ini terlihat jelas dalam:
- Utusan ke Kairo yang melibatkan Raden Mas Suryo Pranoto (SI), K.H. Fakhruddin (Muhammadiyah), dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (Tradisionalis) yang kemudian membawa semangat persatuan ke dalam Panitia Sembilan.
- Perumusan Piagam Jakarta oleh Haji Agus Salim sebagai “Plan B” atau amanah dari kegagalan gerakan global untuk diwujudkan dalam bingkai negara bangsa yang merdeka.
***
Warisan Spiritualitas dan Tanggung Jawab Sejarah
Rentang Ramadan 1342 hingga 1345 H adalah periode emas di mana identitas keislaman dan keindonesiaan melebur dalam satu tarikan napas perjuangan. Leluhur kita telah membuktikan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari tanggung jawab global mereka sebagai Muslim. Mereka tidak menyerah saat institusi dunia runtuh; mereka justru membangun fondasi negara baru dari reruntuhan tersebut.
Kini, seratus tahun kemudian, di tengah kenyamanan Ramadan kita hari ini, sebuah tanya menggugat: Masihkah kita memiliki kegigihan yang sama untuk memikirkan nasib umat dan bangsa? Ataukah semangat long march puluhan kilometer itu telah terkikis habis, menyisakan kita sebagai generasi yang hanya peduli pada kesalehan pribadi tanpa kepekaan pada nasib besar umat manusia? Sejarah telah mencatat jejak mereka; pertanyaannya, jejak apa yang sedang kita buat hari ini?[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
