Wacana pengiriman 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza telah memicu perdebatan sengit di ruang publik. Di satu sisi, Indonesia seolah ingin tampil sebagai pahlawan di panggung diplomasi internasional. Namun, di saat yang sama, stabilitas keamanan di dalam negeri—khususnya di Papua—kembali terkoyak dengan gugurnya dua pilot sipil di wilayah yang justru absen dari kehadiran negara.
Sebagai analis, kita harus bertanya: apakah ambisi militer ke luar negeri ini merupakan solusi konkret bagi kemanusiaan, atau sekadar strategi pencitraan politik (political branding) untuk menutupi kerentanan domestik? Berikut adalah lima fakta krusial yang membedah kontradiksi kedaulatan dan jebakan geopolitik yang sedang dihadapi Indonesia.
[1] Jebakan Pragmatisme di Balik “Board of Peace” Donald Trump
Rencana pengiriman ribuan personel TNI ini tidak berada dalam kerangka murni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebaliknya, inisiatif ini masuk dalam orbit Board of Peace (BOP) dan International Stabilization Force (ISF) yang digagas oleh Donald Trump.
Secara geopolitik, BOP adalah akal bulus Amerika untuk menciptakan instrumen kolonial baru yang mengecilkan peran PBB demi menghindari hambatan veto dari Rusia atau Cina. Keterlibatan Indonesia dipandang sebagai langkah pragmatis yang berbahaya—sebuah trade-off (pertukaran) kepentingan di mana dukungan militer diberikan demi kompensasi penurunan tarif dagang Amerika terhadap produk Indonesia.
“Indonesia akan menjadi negara pertama yang bakal berkontribusi untuk International Stabilization Force (ISF) dalam kerangka Board of Peace tersebut.”
Menjadi negara pertama dalam skema ini menunjukkan posisi Indonesia yang tersandera. Alih-alih menjadi mediator independen, militer kita berisiko menjadi alat legitimasi bagi agenda Amerika yang selama ini menjadi penyokong utama entitas penjajah.
[2] Kritik Tiga Kata dan Penolakan Hamas
Terdapat disorientasi serius dalam visi diplomasi kita. Dalam pidato di sidang PBB, tercermin kontradiksi tajam: untuk Palestina, Indonesia hanya menggunakan satu kata, “Merdeka”. Namun, terhadap entitas penjajah, Indonesia justru menggunakan tiga kata komitmen: Recognize (mengakui), Respect (menghormati), dan Guarantee (menjamin keamanan dan eksistensi mereka).
Sikap ini menjelaskan mengapa pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, secara tegas menolak kehadiran pasukan asing, termasuk rencana pengiriman pasukan zeni (logistik) dan medis dari Indonesia. Palestina tidak membutuhkan tenaga medis tambahan; mereka membutuhkan pengusiran penjajah.
“Kami telah memberitahu semua pihak termasuk pemerintah Indonesia bahwa kami warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan asing jika hanya untuk menggantikan posisi entitas Yahudi tanpa mengusirnya.” — Osama Hamdan
Kehadiran TNI di bawah bendera ISF hanya akan menjadikan militer kita sebagai pengamat (observer) yang memvalidasi pendudukan, bukan membebaskan tanah suci.
[3] Ironi 17 Triliun: Anggaran Fantastis di Tengah Beban Hutang
Secara finansial, estimasi biaya pengiriman pasukan ini mencapai 1 miliar USD atau sekitar 17 triliun IDR. Angka ini mencerminkan ketimpangan prioritas nasional yang luar biasa.
Untuk memberi konteks, biaya 17 triliun IDR ini setara dengan 14 kali lipat cicilan tahunan proyek infrastruktur kereta cepat “Whoosh” (1,2 triliun IDR/tahun) yang kini mulai membebani APBN karena pengelolanya menyerah. Di saat negara rela menggelontorkan dana fantastis untuk proyek “perdamaian” luar negeri yang ditolak penghuninya, kesejahteraan guru honorer di dalam negeri masih terabaikan, dan negara terseok-seok membayar hutang.
[4] Tragedi Boven Digoel dan Absennya Negara di Papua
Kontradiksi keamanan paling menyakitkan terjadi di tanah air sendiri. Saat pemerintah sibuk merancang misi ke Gaza, dua pilot maskapai PT Smart (Smart Air), Egon Erawan dan Baskoro Adi Anggoro, tewas ditembak oleh kelompok separatis di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel, Papua Selatan.
Penembakan terjadi di bandara perintis yang tanpa penjagaan keamanan sama sekali. Tokoh masyarakat setempat melaporkan bahwa di wilayah tersebut, negara benar-benar absen: tidak ada polisi, tidak ada pejabat pemerintah; yang ada hanyalah bandara dan sekolah yang rentan.
Lebih tragis lagi, konflik ini berkelindan dengan kerusakan ekosistem akibat tambang emas ilegal yang dibiarkan bertahun-tahun. Sungai Deiram kini berwarna coklat pekat, membuat anak-anak lokal kehilangan tradisi molo (menyelam mencari ikan). Negara seolah lebih hadir dalam memfasilitasi kepentingan korporasi tambang daripada melindungi keselamatan rakyat dan kelestarian hidup masyarakat asli Papua.
[5] KKB atau Separatis? Kegagalan Diagnosis Kedaulatan
Kegagalan penyelesaian konflik di Papua berakar pada kesalahan diagnosis. Pemerintah terus menggunakan terminologi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengerdilkan masalah kedaulatan menjadi sekadar masalah gangguan keamanan (wilayah polisi).
Padahal, aktor seperti TPNPB adalah gerakan separatis yang secara terang-terangan menantang kedaulatan negara (wilayah militer). Negara tampak bersembunyi di balik istilah KKB untuk menghindari beban politik konflik kedaulatan. Untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, diperlukan paradigma kepemimpinan yang menerapkan lima pilar kebijakan:
- Pertahanan Keamanan yang Solid: Tindakan militer tegas terhadap gerakan separatisme tanpa kompromi kedaulatan.
- Ekonomi yang Adil: Menghentikan penyerahan sumber daya alam (seperti emas dan tembaga) kepada asing dan mengelolanya untuk rakyat.
- Sosial Budaya Persuasif: Menghargai kearifan lokal tanpa marginalisasi.
- Pendidikan Memberdayakan: Membuka akses ilmu yang mencerahkan bagi putra daerah.
- Agama yang Mencerahkan: Memberikan landasan moral dan spiritual yang kokoh.
Visi Solusi Hakiki: Tanah Kharajiyah dan Jihad
Dalam perspektif kebijakan publik Islam, tanah Palestina berstatus sebagai Tanah Kharajiyah—tanah yang dibebaskan melalui darah dan jihad kaum Muslim, bukan tanah Usriyah yang didapat melalui jalan damai. Oleh karena itu, secara hukum syara, tanah tersebut adalah milik umat Islam hingga akhir zaman.
Kita harus mencontoh ketegasan Sultan Abdul Hamid II yang menolak menjual sejengkal tanah Palestina kepada Zionis meski ditekan hutang, karena ia sadar itu adalah amanah umat. Solusi hakiki bagi Palestina bukanlah “Solusi Dua Negara” yang ilusif, melainkan kesatuan umat dalam bingkai Khilafah dan mobilisasi kekuatan militer (Jihad) untuk mengusir penjajah secara fisik. Tanpa keberanian militer untuk menghadapi agresor secara langsung, misi pengiriman pasukan hanya akan menjadi pengulangan kegagalan diplomasi yang memalukan.
***
Refleksi Kepemimpinan Mandiri
Indonesia berada di persimpangan jalan. Kepemimpinan yang mandiri seharusnya tidak menukar kedaulatan dan martabat militer dengan tarif dagang atau citra semu di podium internasional.
Tanggung jawab pemimpin Muslim adalah menghadirkan keadilan nyata bagi rakyatnya di Papua yang kini merasa ditinggalkan, sekaligus memberikan pembelaan hakiki bagi saudara di Palestina melalui persatuan kekuatan umat. Kita membutuhkan visi kepemimpinan yang bebas dari tekanan global dan teguh di atas prinsip kebenaran Islam. Hanya dengan cara itulah, kedaulatan bangsa dapat terjaga dan martabat umat dapat dikembalikan.[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
