Paradoks Kemakmuran: Harta Bertambah, Ketenangan Berkurang
Di tengah hiruk-pikuk narasi pertumbuhan ekonomi global, kita sering menyaksikan fenomena yang satir: angka Produk Domestik Bruto (PDB) meroket, namun angka kegelisahan masyarakat modern justru melonjak. Inilah paradoks ekonomi hari ini—sebuah era di mana keberhasilan finansial gagal menghadirkan kedamaian jiwa. Dalam kacamata ekonomi syariah, fenomena ini bukanlah kebetulan. Bisnis dalam Islam bukanlah sekadar orkestrasi strategi demi akumulasi angka, melainkan manifestasi dari niat dan ketaatan kepada Sang Khalik. Tanpa fondasi iman, rezeki yang melimpah hanyalah fatamorgana yang gagal menghadirkan rida Allah. Jika sistem yang kita anut hari ini terus-menerus memproduksi keresahan, sudah saatnya kita mempertanyakan fondasi dari bangunan ekonomi dunia tersebut.
Melawan Fitrah: Mengapa Menara Sosialis Tumbang Prematur
Sejarah adalah saksi bisu betapa rapuhnya sistem yang dibangun di atas pengingkaran terhadap hakikat penciptaan. Sosialisme-Komunisme, meski lahir dengan semangat perlawanan terhadap eksploitasi, hanya mampu bertahan sekitar 70 tahun sebelum akhirnya ambruk. Mengapa? Karena ia secara frontal menabrak khubud tamaluk—fitrah manusia untuk mencintai dan memiliki sesuatu.
Penghapusan kepemilikan individu adalah sebuah “fatal flaw”. Manusia digerakkan oleh potensi hidupnya; ketika dorongan untuk memiliki sesuatu dicabut, maka yang terjadi adalah demotivasi produksi secara masif. Kita bisa melihat gambaran buruh di era Mao Zedong atau Kuba di masa Fidel Castro—mereka bekerja dengan seragam biru yang sama, menaiki sepeda yang sama, dan mengonsumsi roti yang sama. Mereka berubah menjadi “robot” yang kehilangan gairah hidup.
“Bayangkan sebuah sistem di mana Anda bekerja keras gajinya 3 juta rupiah, bekerja setengah hati gajinya 3 juta rupiah, dan bermalas-malasan pun gajinya tetap 3 juta rupiah. Maka secara alamiah, seluruh bangsa akan memilih untuk bermalas-malasan. Inilah alasan mengapa negara sosialis gagal mewujudkan pertumbuhan, karena mereka telah membunuh mesin penggerak utamanya: fitrah manusia.”
Taktik Wajah Ramah dan Hukum Upah Besi Neo-Kapitalisme
Berbeda dengan sosialisme yang kaku, kapitalisme menunjukkan daya tahan yang luar biasa karena ia cukup cerdas untuk mencuri ide lawannya demi bertahan hidup. Transisi menuju Neo-Kapitalisme adalah langkah pragmatis untuk meredam kritik tajam Karl Marx mengenai teori nilai lebih (surplus labor value).
Dahulu, kapitalisme dikenal dengan “Hukum Upah Besi” (The Iron Wage Law) yang mencekik buruh pada level subsisten. Namun, untuk menutupi wajah aslinya yang eksploitatif, kapitalisme modern bersalin rupa menjadi sistem yang seolah-olah ramah. Mereka menciptakan diferensiasi upah yang manipulatif: memisahkan gaji pokok dengan beragam tunjangan—makan, transportasi, hingga kesehatan. Strategi ini menciptakan ilusi bahwa korporasi sangat peduli pada buruh, padahal secara sistemik distribusi kekayaan tetap timpang.
Bahkan, taktik pemberian saham kecil (misalnya 0,01%) kepada karyawan adalah langkah psikologis yang brilian. Dengan memegang beberapa lembar saham, seorang buruh merasa memiliki perusahaan tersebut, padahal kepemilikan nyata tetap berada di tangan oligarki. Inilah cara kapitalisme menutupi kegagalan pemerataan ekonomi: dengan memberikan “rasa memiliki” yang semu.
Paradigma Kelangkaan: Islam Tak Mengurusi Masalah Teknis
Dalam diskursus ekonomi konvensional, kelangkaan (scarcity) dianggap sebagai masalah asasi. Namun, Islam menolak premis ini. Bagi Islam, masalah produksi—what, how, and for whom—bukanlah prioritas utama syariat karena hal tersebut bisa diselesaikan oleh akal manusia.
Allah SWT telah menjamin ketersediaan bahan baku di alam semesta. Melalui surah Al-Hadid ayat 25, Allah menegaskan bahwa besi diciptakan dengan kekuatan hebat untuk manfaat manusia. Namun, Allah tidak menurunkan pesawat atau tank langsung dari langit; Dia memberikan “biji besi” dan akal agar manusia mengolahnya. Begitu pula hadits tentang penyerbukan kurma, di mana Rasulullah SAW bersabda, “Antum a’lamu biumuri dunyakum (Kamu lebih tahu urusan duniamu),” yang merujuk pada teknis produksi pertanian.
Bahkan, Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat ke Yaman—yang saat itu masih kufur—hanya untuk mempelajari teknologi pembuatan senjata. Ini adalah bukti bahwa urusan teknis produksi dan teknologi bersifat universal dan merupakan domain akal. Islam turun bukan untuk mengurusi masalah “ecek-ecek” seperti teknis produksi, melainkan untuk mengatur masalah sistemik yang jauh lebih besar: Distribusi dan Keadilan.
Kritik Tajam: Perbankan Syariah dan Jebakan “Anak Haram” Kapitalisme
Kita harus berani jujur melihat kondisi hari ini. Apa yang kita banggakan sebagai “Ekonomi Islam” sering kali baru sebatas Islamisasi produk kapitalis. Setelah 33 tahun (sejak 1992) perjuangan institusional, aset perbankan syariah di Indonesia masih tertatih-tatih di angka 7% dari ceruk pasar. Mengapa? Karena ia masih berada dalam posisi subordinat atau “pelengkap penderita”.
Dalam istilah yang lebih tajam, posisi lembaga keuangan syariah saat ini tak ubahnya seperti “anak haram kapitalisme” yang tersisih. Ia dipaksa hidup dalam ekosistem kapitalis, menggunakan aturan main kapitalis, namun diberi label syariah. Perbankan syariah, asuransi syariah, maupun pasar modal syariah selama ini hanya menjadi subordinat yang tidak mampu mengubah arah bandul ekonomi secara makro. Menambal ban yang bocor dari kendaraan kapitalisme tidak akan pernah bisa disebut sebagai upaya membangun kendaraan baru.
Membangun Kembali Blueprint yang Hilang
Dunia saat ini terjebak dalam fenomena “Bandul Jam”—bergerak ke kiri menuju sosialisme saat kapitalisme krisis, lalu mengayun kembali ke kanan saat sosialisme gagal. Bandul ini terus berayun karena dunia belum melihat adanya alternatif ketiga yang berani melawan secara sistemik.
Kelemahan umat Islam saat ini adalah kita memiliki “material” (potensi ekonomi) dan “tukang” (ahli muamalah individu), namun kita kehilangan Blueprint (rancang bangun) sistem ekonomi makro yang utuh. Sejak keruntuhan khilafah, tatanan ekonomi Islam tercerabut dari akarnya. Apa yang tersisa hanyalah fikih muamalah antar individu, tanpa ada payung kebijakan fiskal dan moneter yang independen. Membangun kembali sistem ini memerlukan rekonstruksi pemikiran yang berani, yang melihat Islam sebagai sebuah tatanan negara yang lengkap, bukan sekadar pelengkap sistem liberal.
***
Menatap Masa Depan yang Berkah
Sistem ekonomi Islam bukan sekadar tentang mencari keuntungan, melainkan tentang memastikan setiap detak transaksi kita selaras dengan fitrah dan rida Sang Pencipta. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi subordinat dalam sistem yang merusak tatanan sosial dan spiritual manusia.
Sudah saatnya kita berhenti mengekor dan mulai membangun kembali rumah ekonomi kita sendiri berdasarkan blueprint yang telah diwariskan oleh wahyu dan ijtihad para ulama besar. Pilihannya kini ada di hadapan kita: “Apakah kita akan terus menjadi pelengkap dalam sistem yang merusak fitrah, atau mulai membangun sistem yang menjamin sukses dunia sekaligus selamat di akhirat?”[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
