Sejarah bukanlah sekadar narasi usang tentang masa lalu yang berdebu; ia adalah jantung peradaban dunia. Setiap peristiwa besar, mulai dari doa-doa yang dipanjatkan para nabi hingga tumpahnya darah di medan laga, merupakan rangkaian yang membentuk arah hidup manusia hari ini. Memahami sejarah berarti mengenali jati diri dan memahami bagaimana peta kekuatan dunia bergeser melalui desain yang sering kali luput dari mata awam.
Banyak yang mengira bahwa peristiwa berdarah di Paris pada akhir abad ke-18 hanyalah urusan internal bangsa Eropa. Namun, sebagai analis peradaban, kita harus melihat lebih dalam. “Hulu ledak” yang diledakkan oleh jatuhnya penjara Bastille dan tajamnya pisau guillotine ternyata memiliki daya hancur yang merambat hingga ke jantung Istanbul. Peristiwa di Paris bukan sekadar pergantian rezim, melainkan awal dari proses likuidasi sistematis terhadap kekuasaan Islam yang telah bertahan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin sebuah revolusi di Barat menjadi lonceng kematian bagi Khilafah di Timur?
Blueprint Machiavelli: Target Dua Adidaya Dunia
Dasar strategis penghancuran ini dapat dilacak kembali pada pemikiran Nicolo Machiavelli, seorang bangsawan Italia yang merumuskan landasan bagi penguasa absolut dalam risalahnya, Il Principe (Sang Pangeran). Ditulis pada tahun 1513 dan dipublikasikan pada 1532, buku ini menciptakan landasan pacu ideologis selama hampir 300 tahun sebelum Revolusi Prancis benar-benar meletus. Ini adalah bukti betapa sabarnya strategi Barat dalam menyusun agenda jangka panjang.
Dalam Il Principe, Machiavelli mensintesiskan bahwa untuk menguasai dunia, seorang pangeran harus menumbangkan dua adidaya yang mendominasi saat itu: Imperium Prancis (mewakili Kristendom Eropa/The Holy Roman Empire) dan Imperium Turki Utsmani (mewakili dunia Islam di bawah payung Khilafah). Menariknya, strategi ini dirumuskan tepat saat Utsmaniyah berada di puncak kemegahannya di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Pemikiran Machiavelli ini adalah benih dari ideologi “menghalalkan segala cara” (Machiavellianism). Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah ketuhanan atau penegakan hukum Syariat, melainkan objek yang harus direbut dengan manipulasi strategis, termasuk menghancurkan tatanan teokrasi untuk digantikan dengan negara sekuler.
Dendam Ordo Sion dan Rahasia di Balik Kaum Yakobin
Revolusi Prancis 1789 membawa muatan dendam sejarah yang sangat tua, berakar pada tahun 1306 ketika Raja Philip IV—yang menjuluki dirinya sendiri “Philip Si Ganteng Maksimal” (Le Bel)—mengaudit kas negaranya. Akibat kebangkrutan akut setelah kalah dalam Perang Salib selama dua abad, Philip mengincar kekayaan Ordo Sion atau Knights Templar.
Bekerja sama dengan Paus Klemens V, Philip membubarkan Templar dan mengeksekusi pemimpin tertingginya, Jacques de Molay, pada 18 Maret 1314 dengan cara dibakar. Sebelum tewas, de Molay mengucapkan sumpah kutukan yang melegenda. Ajaibnya, dalam hitungan bulan, baik Paus Klemens V maupun Raja Philip IV mati secara tragis, namun dendam Templar tetap hidup melalui secret society (Freemasonry).
“Kalian pun yang telah mengeksekusi kami akan juga mengalami kematian yang tragis. Bukan hanya jiwa kalian yang akan dijemput dengan kematian tragis, tapi kekuasaan kalian pun akan kami tumbangkan di kemudian hari.” — Sumpah Jacques de Molay
Dendam ini bermanifestasi pada kemunculan kaum Yakobin sebagai motor Revolusi Prancis. Nama “Yakobin” sendiri merupakan simbol identitas tersembunyi yang merujuk pada Nabi Ya’qub (Israel), mencerminkan infiltrasi kepentingan Zionis dalam menjatuhkan monarki Eropa.
Keterlibatan Freemasonry dalam revolusi ini membuktikan bahwa target utama mereka bukan sekadar kebebasan rakyat, melainkan penghancuran sistem monarki berbasis agama (teokrasi) untuk digantikan dengan tatanan dunia baru yang mereka kendalikan.
Guillotine: Teror Radikal Atas Nama Kebebasan
Puncak dari radikalisme Revolusi Prancis ditandai dengan penggunaan guillotine. Raja Louis XVI dieksekusi pada 21 Januari 1793, disusul oleh permaisurinya, Marie Antoinette, sembilan bulan kemudian. Eksekusi ini dilakukan di bawah “Pemerintahan Teror” (1793-1794) yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre, seorang Master Freemason.
Selama periode ini, siapapun yang dianggap menghalangi jalannya revolusi—termasuk para ulama dan bangsawan—akan dilikuidasi. Ini adalah bentuk “virus intelektual” yang dibungkus dengan slogan indah namun berlumuran darah.
Terdapat kontradiksi yang memuakkan antara slogan Liberté, Égalité, Fraternité (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan) dengan realitas kekerasan ekstrem. Atas nama kebebasan, kaum Yakobin justru melegalkan teror massal untuk menghancurkan tatanan lama dan memaksakan ideologi sekuler yang radikal.
Infiltrasi “Tanzimat”: Kuda Troya di Jantung Istanbul
Pasca revolusi, ide-ide sekuler Prancis diselundupkan ke jantung Khilafah melalui kebijakan Tanzimat (1839). Aktor utamanya adalah Mustafa Rasyid Pasha, seorang anggota Freemason dan mantan diplomat di Paris yang sangat terobsesi dengan modernitas Barat.
Infiltrasi ini semakin parah dengan masuknya Utsmaniyah ke dalam The Concert of Europe (1856), sebuah jebakan diplomatik yang membuat Utsmaniyah terjerat siklus utang kepada bankir-bankir Yahudi internasional. Melalui Tanzimat dan Piagam Gulhane, hukum Syariat mulai diposisikan sebagai “opsional,” sementara birokrasi mulai diisi oleh kaum Donmeh (Yahudi yang berpura-pura masuk Islam).
Modernisasi pakaian (dari turban ke jas) dan birokrasi sebenarnya adalah “sekularisasi terselubung”. Ini adalah upaya memutus ikatan spiritual umat terhadap identitas Islamnya, mengubah mereka menjadi pengekor budaya Barat yang kehilangan arah.
Sultan yang Menjadi Master Freemason
Tragedi terbesar dalam sejarah Utsmaniyah adalah bertahtanya Sultan Murad V. Ia bukan sekadar simpatisan, melainkan anggota aktif Freemasonry yang terlibat dalam pendirian Loji Agung di Istanbul. Kekuasaannya hanya bertahan 3 bulan (1876) karena guncangan jiwa yang hebat.
Penyebab depresinya sangat tragis: ia menyaksikan pamannya, Sultan Abdul Aziz, dibunuh secara sadis oleh para konspirator (termasuk Midhat Pasha yang berlatar belakang Donmeh) dengan cara dicekik menggunakan kain.
Peristiwa ini adalah peringatan keras betapa berbahayanya ketika puncak kepemimpinan Khilafah berhasil diinfiltrasi oleh ideologi yang berseberangan dengan nilai Islam. Pemimpin yang lemah dan terikat secara ideologis dengan organisasi rahasia adalah jalan pintas menuju keruntuhan peradaban.
Abdul Hamid II dan Perlawanan 32 Tahun
Di tengah kepungan “virus sekuler” muncul Sultan Abdul Hamid II sebagai benteng terakhir. Ia dengan cerdas memahami bahwa parlemen dan gerakan liberal adalah alat untuk meruntuhkan Khilafah dari dalam. Ia membubarkan parlemen, memecat Midhat Pasha (sosok Donmeh), dan mengonsolidasikan kekuasaan.
Selama 32 tahun, ia berhasil menahan laju infiltrasi asing meskipun dunia Barat sudah menjuluki Utsmaniyah sebagai “Orang Sakit dari Eropa” (The Sick Man of Europe). Ia secara gigih menolak menjual tanah Palestina kepada Zionis, meskipun ditawari pelunasan seluruh utang negara.
Abdul Hamid II adalah penghalang utama proyek Novus Ordo Seclorum (Tata Dunia Baru). Langkahnya membubarkan parlemen adalah tindakan defensif untuk melindungi Syariat dari desain besar yang ingin mengubah hukum Tuhan menjadi hukum buatan manusia.
Ataturk dan Puncak Agenda Sekularisme
Agenda yang dimulai sejak Revolusi Prancis mencapai titik kulminasinya melalui gerakan “Turki Muda” (Young Turks), yang dipelopori oleh para perwira berideologi nasionalis-sekuler. Sosok akhirnya adalah Mustafa Kemal Ataturk, seorang Yahudi Donmeh dan Master Freemason yang dipuja bagaikan “Dewa” oleh kaum sekular.
Ataturk mengeksekusi desain besar yang telah dirancang selama berabad-abad: menghapuskan Kesultanan (1922) dan melikuidasi institusi Khilafah pada 3 Maret 1924. Ia mengganti hukum Islam dengan lima prinsip pemerintahan Talmudik (Monoteisme Kultural, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Sosialisme) sebagai tulang punggung negara sekuler modern.
Apa yang terjadi pada 1924 bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan keberhasilan jangka panjang dari desain besar Machiavelli. Sekularisme Ataturk bukan sekadar pemisahan agama dari negara, melainkan penghancuran total identitas politik Islam demi melayani tatanan dunia baru.
***
Mengenal Diri Melalui Sejarah
Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan suatu umat tidak dimulai dari kekuatan militer semata, melainkan dari “Kebangkitan Berpikir”. Ketika umat Islam mulai kehilangan cara berpikir aslinya dan mulai membebek pada peradaban lain (seperti yang terjadi pada masa Tanzimat), saat itulah kehancuran dimulai.
Memahami benang merah antara Revolusi Prancis dan runtuhnya Khilafah adalah kunci agar kita tidak menjadi pengekor peradaban lain. Sejarah adalah cermin yang membantu kita mengenali siapa kita dan ke mana kita harus melangkah agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya.[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
