Gambar-gambar memilukan dari Sumatera telah menyebar luas, menampilkan masjid yang dikepung gelondongan kayu hingga wilayah yang disebut bak “kota zombie”. Namun, di tengah amukan alam yang dahsyat ini, apakah kita hanya menyaksikan tragedi alamiah, atau ada cerminan kegagalan sistemik yang jauh lebih mengkhawatirkan di baliknya? Ada fakta-fakta tersembunyi yang menunjukkan bahwa bencana ini adalah buah dari kebijakan yang salah arah, bukan sekadar amukan cuaca.
Cuaca Ekstrem Hanya Pemicu, Bukan Akar Masalahnya
Meskipun peneliti menyebut adanya siklon langka yang memicu hujan ekstrem, hal itu bukanlah penyebab utama bencana. Akar masalahnya terletak pada daya dukung lingkungan yang telah hancur, yang bisa dijelaskan dengan konsep “koefisien run off“—perbandingan antara air hujan yang menjadi aliran permukaan dengan yang meresap ke tanah.
- Hutan lebat yang sehat memiliki koefisien run off sekitar 0,1. Artinya, 90% air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah, sementara hanya 10% yang mengalir di permukaan.
- Sebaliknya, kondisi lahan di Sumatera saat ini diperkirakan memiliki koefisien run off mendekati 0,9. Ini berarti 90% air hujan langsung menjadi aliran permukaan yang deras dan destruktif, layaknya air yang diguyurkan ke atas permukaan beton.
Kesimpulannya, bukan volume hujan yang menjadi masalah utama, melainkan ketidakmampuan lahan untuk menyerap air akibat kerusakan lingkungan yang masif.
Deforestasi Masif: Wajah Asli ‘Kerusakan di Muka Bumi’
Penyebab utama hancurnya daya dukung lingkungan adalah deforestasi atau penggundulan hutan skala besar. Tutupan hutan secara sistematis dialihfungsikan menjadi kebun industri ekstraktif seperti kelapa sawit dan serat kayu (bahan baku kertas). Skala kerusakannya sangat mengejutkan:
- Menurut data Nusantara Atlas, total luas kebun sawit di tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) mencapai 1,5 juta hektar, setara dengan 57 kali luas Kota Medan.
- Luas kebun serat kayu di wilayah yang sama mencapai 150.000 hektar, setara dengan 5 kali luas Kota Medan.
Kondisi ini adalah cerminan nyata dari apa yang diperingatkan dalam Al-Qur’an:
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)
Skala kerusakan yang sistematis ini memunculkan pertanyaan krusial: siapa yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan seluas ini?
Konsentrasi Kepemilikan: Kekayaan Alam di Tangan Segelintir Elite
Fakta yang jarang diungkap ke publik adalah lahan-lahan perkebunan dan tambang yang sangat luas ini bukanlah milik rakyat. Aset-aset tersebut dikuasai oleh segelintir korporasi raksasa, yang menunjukkan bagaimana kekayaan alam terkonsentrasi di tangan segelintir pihak sementara dampaknya ditanggung oleh masyarakat luas. Beberapa grup perusahaan besar yang menguasai ratusan ribu hektar lahan di Sumatera antara lain:
- PTPN (BUMN)
- Astra Group
- Salim Group (Indofood)
- Bakri Group
- Wilmar International
- Royal Golden Eagle (Sukanto Tanoto)
- Sinarmas Group
Konsentrasi kepemilikan di tangan segelintir elite inilah yang menjadi kunci untuk memahami kelumpuhan respons pemerintah dalam menghadapi bencana.
Konflik Kepentingan yang Diduga Melumpuhkan Penanganan Bencana
Dengan korban jiwa dan hilang telah melampaui 1.000 orang, mengapa pemerintah belum juga menetapkan status bencana nasional? Analisis politik menunjukkan bahwa kelambanan ini bukan sekadar kegagalan birokrasi, melainkan diduga kuat merupakan pilihan strategis untuk melindungi kepentingan para elite yang berkuasa.
Para pemilik korporasi perusak hutan tersebut diketahui memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Penetapan status bencana nasional akan membuka pintu untuk investigasi mendalam terhadap izin-izin pengelolaan lahan, sebuah langkah yang berpotensi “menelanjangi” para pihak yang terlibat. Sikap ini tercermin dari respons pejabat di lapangan: dari kepala daerah yang menyatakan menyerah lalu berangkat umrah, hingga Kepala BNPB yang justru mengaku “terkejut” meski BMKG telah memberi peringatan jauh-jauh hari.
Bahkan, beberapa pihak membandingkan bencana ini lebih parah dari tsunami 2004. Jika air tsunami surut dengan cepat, banjir lumpur ini bertahan berhari-hari, melumpuhkan seluruh kehidupan. Kelambanan respons di tengah tragedi berskala masif ini mengindikasikan adanya kelumpuhan sistemik akibat konflik kepentingan yang mengakar.
Solusi Sistemik: Mengembalikan Hutan dan Tambang kepada Rakyat
Islam menawarkan solusi mendasar untuk mencegah tragedi serupa terulang melalui sebuah model pengelolaan sumber daya berbasis kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah), atau public trust. Dalam kerangka ini, sumber daya alam strategis seperti hutan dan tambang adalah milik seluruh rakyat, bukan milik negara apalagi korporasi swasta.
Negara (Khilafah) hanya bertindak sebagai pengelola (manager), bukan pemilik. Seluruh hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut wajib dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Model ini berkebalikan total dengan kebijakan kapitalistik yang destruktif saat ini, sebuah pilihan sistemik yang terbukti hanya menguntungkan segelintir oligarki dengan mengorbankan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.
***
Bencana Ini Adalah Cermin, Saatnya Berubah
Banjir dahsyat di Sumatera bukanlah sekadar tragedi alam, melainkan cerminan dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang rusak, tidak adil, dan berpihak pada segelintir elite. Ini adalah akibat langsung dari kebijakan yang mengizinkan kekayaan umum dikeruk demi keuntungan pribadi. Setelah melihat fakta-fakta ini, masihkah kita akan diam saja sementara kekayaan alam kita dikeruk dan rakyat terus menjadi korban?[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
