Di Balik Riuhnya Berita Utama
Setiap hari, kita dibanjiri oleh berita utama yang terasa riuh, kacau, dan seringkali tidak saling terhubung. Di tengah derasnya arus informasi, mudah bagi kita untuk merasa kewalahan dan kehilangan gambaran besar. Namun, jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dekat pada beberapa peristiwa spesifik yang terjadi baru-baru ini, kita bisa menemukan pola-pola mengejutkan dan kebenaran yang lebih dalam tentang kekuasaan, politik, dan masyarakat.
Peristiwa yang tampak di permukaan seringkali menyembunyikan dinamika kekuatan yang sesungguhnya. Artikel ini akan menyaring tiga kisah berdampak—seorang komedian yang dilaporkan, seorang menteri yang jadi tersangka, dan demo besar di luar negeri—untuk mengungkap apa yang sesungguhnya tersembunyi di baliknya. Dengan memahami ketiganya, kita bisa mulai membaca ulang peta kekuatan yang membentuk realitas kita.
Komika Panji Dilaporkan oleh ‘Organisasi Hantu’ yang Ditolak NU & Muhammadiyah
Baru-baru ini, komedian stand up (komika) Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas pertunjukan stand-up comedy-nya yang berjudul “Mens Rea”. Laporan tersebut menuduhnya melakukan penodaan agama dan penghasutan. Salah satu materi dalam pertunjukannya yang menjadi sorotan adalah kritik terhadap organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang.
Fakta yang paling mengejutkan dari kasus ini bukanlah laporannya, melainkan siapa pelapornya. Pihak yang melaporkan Panji menamakan diri mereka “Angkatan Muda Nahdlatul Ulama” dan “Aliansi Muda Muhammadiyah”. Namun, kedua kelompok ini ternyata tidak diakui oleh pimpinan resmi NU maupun Muhammadiyah. Secara tegas, kedua organisasi besar tersebut menyatakan tidak mengenal dan tidak memiliki kaitan dengan para pelapor.
Sikap resmi dari pimpinan NU dan Muhammadiyah justru menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, sangat kontras dengan tindakan para pelapor.
Ketua PBNU, Ulil Abshar-Absor, menyampaikan pandangannya:
“Proses hukum terhadap komedian tidak seharusnya terjadi. Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan.”
Senada dengan itu, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, juga menegaskan pentingnya menerima kritik:
“[Perlunya] berlapang dada jika dikritik, karena lewat kritik kita bisa bercermin apakah kita sudah berbuat yang baik dan benar atau belum.”
Peristiwa ini adalah cermin pertama yang mengungkap penyakit dalam sistem yang ada. Alih-alih menjadi ruang dialog, kritik justru dipersenjatai oleh pihak ketiga untuk menciptakan konflik buatan dan membungkam suara kritis. Ini adalah gejala dari sebuah sistem yang takut pada akuntabilitas. Padahal, dalam pandangan Islam, kritik terhadap pemimpin adalah sebuah kemuliaan tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” Sejarah Islam telah memberi teladan agung: ketika Khalifah Umar bin Khattab dikoreksi oleh seorang wanita di depan umum terkait kebijakan mahar, beliau tidak marah atau melaporkan, melainkan langsung mengakui, “Wanita ini benar, Umar salah,” lalu membatalkan kebijakannya. Sungguh sebuah kontras yang tajam antara idealisme Islam yang memuliakan kritik dengan realitas hari ini yang justru mengkriminalisasinya.
Korupsi Kuota Haji dan Kebenaran Pahit: 99% Pejabat Itu Korup?
Setelah proses yang panjang, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Dugaan utamanya adalah terkait pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Kuota ini dibagi rata 50:50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, undang-undang secara jelas mengatur bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8% dari total kuota, bukan 50%.
Proses penyelidikan kasus ini berjalan sangat lambat, memakan waktu hampir tujuh bulan sebelum penetapan tersangka. Kelambatan ini mengindikasikan adanya “tarik ulur” politik yang kuat, di mana ada kepentingan-kepentingan besar yang berusaha melindungi sang tersangka dari jerat hukum. Ini menunjukkan bahwa kasus tersebut bukan sekadar masalah individu, tetapi melibatkan jaringan kekuasaan yang lebih luas.
Di tengah sorotan kasus ini, muncul pernyataan provokatif dari Romi, seorang mantan narapidana kasus korupsi. Ia menegaskan bahwa 99% pejabat di Indonesia adalah korup. Menurutnya, perbedaannya hanya terletak pada empat hal: skala korupsi yang dilakukan, apakah mereka tertangkap atau tidak, apakah perbuatannya bisa dibuktikan, dan seberapa besar “pemberian” yang bisa mereka berikan untuk meringankan konsekuensi hukum.
Jika kasus Panji adalah cermin ketakutan sistem pada kritik, kasus ini adalah cermin hasil akhir yang tak terhindarkan: korupsi sistemik. Ini bukan lagi sekadar keserakahan individu, melainkan buah pahit dari sistem demokrasi berbiaya tinggi yang menekan pejabat untuk “mengembalikan modal” politik. Islam menawarkan jalan keluar yang fundamental. Dalam sistem Islam, korupsi diperangi dari tiga pilar utama: pertama, pemimpinnya harus bertakwa dan menjadi teladan. Kedua, masyarakat secara aktif melakukan amar ma’ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran). Ketiga, negara menerapkan hukum Islam yang tegas dan tanpa kompromi. Untuk korupsi—yang merupakan pencurian harta negara atau publik—hukumannya bisa sangat berat, bahkan bisa sampai hukuman mati untuk menciptakan efek jera yang sesungguhnya. Inilah antitesis dari sistem transaksional yang hari ini kita saksikan.
Demo Rusuh di Iran: Cermin Kerapuhan Internal yang Menjadi ‘Undangan Terbuka’ Bagi Intervensi Asing
Iran saat ini tengah dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran yang telah menyebar ke lebih dari 100 kota. Protes yang awalnya dipicu oleh masalah ekonomi seperti kenaikan harga, dengan cepat meluas menjadi tuntutan politik yang menyerukan agar pemerintah mundur. Eskalasi ini telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan ribuan orang ditangkap.
Kekacauan internal ini ternyata menjadi celah bagi kekuatan asing untuk melakukan intervensi. Amerika Serikat dan badan intelijen Israel, Mossad, secara aktif disebut memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan geopolitik mereka. Kerapuhan sebuah rezim di dalam negeri menjadi “undangan terbuka” bagi pihak luar untuk ikut bermain dan mencoba mengarahkan hasil akhir dari konflik tersebut.
Sebuah perkembangan menarik muncul di tengah kekacauan: nama Reza Pahlavi, putra dari Syah Iran terakhir yang telah lama tinggal di AS, mulai dipromosikan sebagai calon pemimpin alternatif. Munculnya namanya bukanlah kebetulan, melainkan menyoroti adanya upaya nyata dari kekuatan eksternal untuk membentuk masa depan politik Iran sesuai dengan agenda mereka.
Situasi di Iran adalah cermin ketiga yang paling jelas: kegagalan rezim yang berkuasa untuk menyejahterakan rakyatnya tidak hanya menciptakan krisis internal, tetapi juga menjadikannya pion yang lemah dalam percaturan global. Kerapuhan ini adalah hasil akhir dari sistem negara-bangsa yang, bahkan ketika berlabel Islam, terbukti tidak mampu menghadapi kekuatan global seperti AS dan Israel. Ini menggarisbawahi urgensi akan hadirnya sebuah kekuatan alternatif yang sejati. Bukan sekadar negara-bangsa lain, melainkan sebuah kekuatan pemersatu umat—yaitu Khilafah—yang mampu secara nyata menghadapi hegemoni global dan melindungi umat dari intervensi asing yang merusak.
***
Membaca Ulang Peta Kekuatan
Ketiga cerita ini, dari dibungkamnya kritik, merajalelanya korupsi, hingga kerapuhan di panggung dunia, bukanlah masalah yang terpisah. Mereka adalah gejala-gejala yang saling terhubung dari satu penyakit fundamental: absennya sistem Islam yang komprehensif dalam mengatur kehidupan. Apa yang kita saksikan di permukaan—entah itu penggunaan hukum untuk membungkam, politik transaksional yang melanggengkan kejahatan, atau kerentanan geopolitik—adalah cermin dari bagaimana kekuasaan bekerja ketika tercerabut dari pondasi takwa dan syariat.[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV:
