Tragedi 3 Tewasnya Orang dalam Makan Gratis Pernikahan Anak Dedi Mulyadi: Inikah Korban Kebijakan Populis?
Tidak disangka, niat hati ingin menyelenggarakan pesta rakyat dengan mengajaknya makan gratis, namun yang terjadi adalah tragedi nahas yang merenggut nyawa. Acara Panggung Hiburan Rakyat bagian dari rangkaian acara pesta pernikahan putra sulung Dedi Mulyadi (Demul), Maula Akbar Mulyadi Putra dan Wabup Garut Putri Karlina, yang digelar di Garut telah melahirkan insiden maut. Tiga orang dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut. Acara digelar di lapangan Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Garut Kota, Jumat (18-7-2025) siang sekitar jam 13.00 WIB.
Menurut pernyataan sejumlah warga, massa sudah hadir sejak pagi. Selepas shalat Jumat, mereka sudah berkumpul dan berjubel di pintu masuk Pendopo. Namun, suasana menjadi ricuh ketika pintu gerbang dibuka. Massa berdesak-desakan ingin masuk berebut masuk pendopo. Diduga tiga korban yang tewas karena kelelahan dan berdesak-desakan. Ada beberapa catatan penting terkait tragedi makan gratis berdarah tersebut.
Pertama, antusiasme warga yang hadir berduyun-duyun hingga rela berdesak-desakan demi makan gratis adalah fitrahnya sebagai manusia. Namun, dorongan fitrah ini apabila tidak diimbangi dengan akal yang waras malah menjerumuskan mereka ke dalam kesengsaraan. Sungguh miris, hanya karena berebut sepiring nasi rela berdesak-desakan menzalimi diri mereka sendiri. Selain itu, budaya serakah dan tidak mau antri pun mendorong masyarakat hilang kewarasan hingga chaos dan memakan korban jiwa.
Kedua, kebodohan panitia yang menyelenggarakan acara makan gratis. Seharusnya jika memang niat menyelenggarakan makan gratis harus dilakukan di tempat yang terukur dan dengan jumlah peserta yang terukur pula. Jika memang tempatnya tidak mencukupi, seharusnya panitia membatasi peserta makan gratis tersebut. Sehingga tempat tersebut tidak penuh sesak hingga berdesak-desakan dan membuat ada yang tewas dalam tragedi tersebut.
Jika memang niat menyelenggarakan makan gratis tasyakuran pernikahan, seharusnya mekanisme acara diatur dengan baik, tidak membiarkan tamu undangan seperti di hutan rimba. Tamu undangan diatur, kalau perlu tiap kecamatan dibagi waktunya, sehingga masyarakat yang hadir mendapatkan pelayanan yang baik dan proporsional. Bukan hanya menyebarkan undangan ngawur dan viral saja. Seharusnya panitia juga hafal bagaimana karakter masyarakat Indonesia, yang jiwanya begitu meronta ketika ada hal-hal yang gratis. Pasti akan banyak dikunjungi walaupun harus berdesak-desakan hanya demi sepiring nasi. Sebenarnya eman-eman kan? Nyawa melayang hanya karena rebutan sepiring nasi. Apakah tidak bisa makan sendiri sampai harus berdesak-desakan demi sepiring nasi? Inilah PR bersama, yakni mental gratisan yang jadi karakter masyarakat.
Ketiga, kebijakan populis. Jangan sampai pejabat hanya mengejar pujian “wah” dan viral, sehingga menyelenggarakan makan gratis “berdarah” (memakan korban). Kebijakan itu tidak hanya mengejar pujian rakyat dan antusiasme warga saja, tetapi yang benar-benar menyejahterakan lahir dan batin, bukan malah menzalimi mereka. Tasyakuran pernikahan memang sunnah, tetapi jangan sampai menzalimi tamu undangan. Seharusnya tamu yang hadir dimuliakan, tidak diperlakukan seperti hewan ternak yang dibiarkan rebutan pakan. Sungguh ini tidak manusiwi dan tidak layak ada pejabat yang memiliki ide ataupun program seperti ini. Karena ini merendahkan martabat manusia.
Tidak selayaknya seorang pejabat menyelenggarakan makan gratis berdarah seperti ini. Ini adalah preseden buruk yang tidak patut diulangi lagi. Karakter pemimpin populis hanya kejar viral juga menunjukkan kinerja mereka hanya sebatas pencitraan di depan kamera. Selebihnya mereka tidak tulus bekerja untuk rakyat. Peristiwa ini sejatinya mengingatkan akan pentingnya masyarakat diatur dengan sistem yang memanusiakan manusia yakni sistem Islam kaffah. Hanya dengan penerapan Islam, jamuan undangan makan untuk rakyat bisa dilaksanakan dengan rapi dan menghargai mereka sebagai tamu undangan.[] Ika Mawarningtyas
